Berita

Sekretaris Jenderal Senat Mahasiswa (Sema) Universitas Paramadina, M Afiq/Ist

Politik

Ungkit Dosa Jokowi, Sema Paramadina: Urusi Rakyatmu!

KAMIS, 10 AGUSTUS 2023 | 10:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kesibukan Presiden Joko Widodo yang belakangan lebih mementingkan politik Pemilu 2024 dibanding nasib rakyat membuat mahasiswa gerah.

Sekretaris Jenderal Senat Mahasiswa (Sema) Universitas Paramadina, M Afiq memandang, isu-isu penting mengenai kesengsaraan rakyat kian redup dan tidak mendapat perhatian dari kepala negara.

"Publik disibukkan oleh drama politik elite oligarki yang menjijikkan, saling jegal-jegal kepentingan dalam partai maupun instrumen kekuasaan seolah isu penting bagi masyarakat," kritik M Afiq dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Kamis (10/8).


Ia lantas kembali mengingatkan dosa-dosa Presiden Joko Widodo selama memimpin Indonesia hingga dua periode ini. Salah satunya soal penerapan UU Cipta Kerja yang lebih menguntungkan pengusaha kelas kakap dan menyengsarakan buruh.

"Jokowi dan elite lainnya yang bersekongkol lupa bahwa dosa-dosa mereka mesti mereka tebus. UU Cipta Kerja yang disahkan melalui tangan kekuasaan tirani Perppu, memberangus prinsip demokrasi bagi rakyat," sambungnya.

Dalam UU Cipta Kerja, janji kemudahan investasi dinilai hanya mengakomodir elite oligarki kian langgeng.

Oleh karenanya, ia menganggap wajar jika hari ini, buruh hingga mahasiswa menggelar aksi demokrasi jalanan melalui demonstrasi di sejumlah titik di ibukota.

"Presiden Jokowi mesti tanggung jawab membayar dosanya dengan mencabut UU Cipta Kerja yang berpihak pada kaum pemodal. Cabut UU Cipta Kerja dan berhenti mengurusi Pemilu 2024. Urusi rakyatmu!" tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya