Berita

Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Forum Diskusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Wujudkan Pemilu Bersih di Surabaya/Ist

Politik

Cegah Potensi Gangguan Pemilu, Ini Lima Kiat Khusus Versi Gubernur Khofifah

RABU, 09 AGUSTUS 2023 | 05:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Lima langkah untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang kondusif, dirumuskan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Lima langkah antisipasi ini penting dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang tertib, damai dan kondusif.

"Pada Pemilu 2024 nanti jumlah pemilih tetap di Jawa Timur sejumlah 31,402 juta pemilih. Oleh karena itu dibutuhkan langkah preventif untuk menjaga suasana agar tetap  kondusif," ujar Khofifah saat menghadiri Forum Diskusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Wujudkan Pemilu Bersih di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/8).

Khofifah menjelaskan lima langkah antisipasi terhadap potensi gangguan pemilu tersebut. Pertama, seluruh elemen masyarakat harus menghindari politisasi birokrasi dengan jalan menempatkan ASN pada posisi netral. Berikutnya, dalam kampanye juga harus dihindarkan penggunaan fasilitas negara.


Kedua, lanjut Khofifah sebagaimana diberitakan Kantor Berita RMOLJatim, adalah menghindari politik uang untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Ini berarti ikut mengedukasi masyarakat untuk tidak terpengaruh money politics.

"Selanjutnya adalah menghindari penggunaan ujaran kebencian, SARA, hoax, ataupun kampanye hitam melalui media massa dan ruang publik," tuturnya.

Keempat, kata Khofifah lagi, setiap pelanggaran pemilu harus ditindak tegas demi Pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

Terakhir kelima, semua pihak harus menggunakan jalur hukum dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Sehingga, semua konflik bisa diselesaikan secara adil dan penuh transparansi.

"Untuk mewujudkan suasana yang kondusif, saya minta kerjasama semua pihak untuk berpartisipasi dalam kesuksesan Pemilu yang akan datang," pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya