Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Skandal Rp349 T di Kemenkeu Hanya Akan Jadi Dongeng?

SELASA, 08 AGUSTUS 2023 | 11:29 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Skandal transaksi Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berpotensi hanya akan menjadi dongeng. Sebab, hingga saat ini tidak ada tindaklanjut yang jelas setelah diungkap ke publik beberapa waktu lalu.

"Saya melihat skandal Rp349 T hanya akan menjadi dongeng saja, bahkan hanya akan menjadi pemantik bagi Mahfud MD untuk menaikkan elektabilitasnya," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/8).

Saiful menilai, transaksi janggal Rp349 T di Kemenkeu hanya jadi panggung bagi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Sebab, pengungkapan kasus ini dinilai susah dilakukan.


"Skandal Rp349 T seperti sinetron yang tidak akan ada ujungnya. Ia hanya menarik disimak tapi susah untuk dibuktikan, semua serba sandiwara yang tidak akan mudah untuk diungkap kepada publik," tutur Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini melihat skandal Rp349 T di Kemenkeu akan menjadi sejarah buruk dan kelam kalau tidak kunjung tuntas. Karena selain memakan energi yang cukup besar, juga akan dicatat dalam ingatan publik bahwa pejabat publik sedang bersandiwara di hadapan rakyatnya dan tidak pernah terungkap siapa pelakunya.

"Meskipun pada akhirnya tidak jelas ujungnya, publik tetap berharap skandal 349 T dapat diungkap. Jika megakorupsi 349 T pada akhirnya hanya akan menjadi sebuah dongeng, maka rakyat tidak segan-segan akan mengutuk pelaku dan sutradaranya menjadi batu. Karena skandal 349 T hanyalah sebuah isu dan tidak jelas pangkal dan ujungnya," pungkas Saiful.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya