Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BK Perdag) Kasan/Net
Masih ada sejumlah agenda yang harus dituntaskan dalam posisi keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 yang berjalan hingga akhir tahun. Dalam hal ini, peran Kementerian Perdagangan sangat strategis sebagai focal point di pilar ekonomi.
Demikian ditegaskan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BK Perdag) Kasan saat membacakan sambutan Menteri Perdagangan dalam High Level Policy Dialogue (HLPD) di The St Regis Hotel Jakarta, Jumat (4/8).
Dialog mengusung tema "
Indonesia’s ASEAN Chairmanship 2023: Promoting ASEAN Relevance in Global Market”.
HLPD adalah wujud kolaborasi BK Perdag Kementerian Perdagangan dan mitra kerja sama, yaitu
The Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA),
International Trade Analysis and Policy Studies Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (ITAPS FEM-IPB),
Asian Development Bank (ADB) Institute, dan Smeru Research Institute.
HLPD menjadi salah satu forum dialog untuk mendukung agenda prioritas dalam keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.
"Mari kita bekerja sama dan berkolaborasi untuk mendukung pencapaian prioritas ekonomi Indonesia sehingga keketuaan Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Indonesia dan ASEAN," ujar Kasan.
Menurut Kasan, ASEAN sebagai organisasi kawasan memiliki peran ekonomi yang strategis bagi dunia. Pada 2022, pertumbuhan ekonomi ASEAN mencapai 5,6 persen.
Nilai produk domestik bruto ASEAN mencapai 3,62 triliun dolar AS. Kontribusi ekspor ASEAN ke dunia mencapai 8,39 persen dari total ekspor dunia dengan nilai 2,05 triliun dolar AS.
"Dengan perannya yang strategis, arti keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 tentu menjadi sangat penting," kata Kasan.
Pada Keketuaan Indonesia 2023, terdapat 16 Prioritas Capaian Ekonomi atau Priority Economic Deliverables (PEDs) di bawah Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN, yang terdiri dari tiga strategic thrust, yaitu pemulihan dan pembangunan kembali, ekonomi digital, dan keberlanjutan.
Adapun tujuh dari 16 prioritas tersebut merupakan prioritas capaian ekonomi Indonesia di bawah tanggung jawab Menteri Ekonomi ASEAN yang telah disahkan pada Pertemuan Menteri Ekonomi pada Maret 2023 lalu.
