Berita

Koordinator Nasional Jaringan Nasional Keumatan (JNK), Nanang Firdaus Masduki/Net

Politik

Khawatir Masyarakat Terbelah, JNK: Hentikan Segala Bentuk Ujaran Kebencian

JUMAT, 04 AGUSTUS 2023 | 03:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Setiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, hak kebebasan berpendapat juga harus menghormati dan mengakui hak-hak orang lain.

Begitu tanggapan Koordinator Nasional Jaringan Nasional Keumatan (JNK), Nanang Firdaus Masduki menanggapi pernyataan “bajingan tolol” dari pengamat politik Rocky Gerung yang tengah ramai diperbincangkan.

JNK, kata Nanang, mengecam keras berbagai bentuk provokasi dan ujaran kebencian yang berpotensi membuat tensi pilpres kembali tegang. Dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut menghormati dan mengakui hak-hak orang lain dalam berpendapat.


“Haknya terhubung dengan hak orang lain. Model kebebasan yang absolut akan sangat membahayakan bagi keutuhan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Keberadaban di atas segalanya,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/8).

Menurutnya, provokasi, narasi kebencian, dan sikap menyerang individu termasuk menyerang Presiden Joko Widodo akan menyebabkan keterbelahan masyarakat semakin tajam. Kohesivitas sosial bangsa juga akan semakin rapuh.

“Untuk itu, hentikan segala bentuk ujaran kebencian,” sambungnya.

“Jika upaya-upaya dialogis antar berbagai elemen bangsa tidak terwujud, JNK mendukung penegakan law enforcement secara utuh,” tutup Nanang.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya