Berita

Puing-puing bangunan yang dibakar dan dirusak massa di desa Khumujamba di pinggiran Churachandpur, di daerah yang dilanda kekerasan di negara bagian Manipur, India timur laut/Net

Dunia

Kekerasan di Manipur adalah Konflik Etnis, Bukan Agama

JUMAT, 04 AGUSTUS 2023 | 01:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Wilayah Manipur, India menjadi sorotan dunia internasional dalam beberapa pekan terakhir menyusul ketegangan antar etnis yang berujung pada tindakan pelecehan dan kekerasan terhadap dua orang perempuan.

Manipur adalah negara bagian di India Timur Laut yang sering disebut sebagai "Gerbang ke Timur" India. Ia memiliki luas 22.327 km persegi dan dihuni sekitar 3 juta orang.

Selama bertahun-tahun, wilayah bekas kerajaan kuno itu telah menyaksikan kekerasan dan kerusuhan berdasarkan garis etnis, masalah yang berakar pada kemerdekaan India pada Agustus 1947.


Sejak berakhirnya pemerintahan Inggris, mulai bermunculan tuntutan untuk membentuk unit administrasi terpisah atau daerah otonom.

Tuntutan yang saling bertentangan dan adanya persaingan untuk menguasai sumber daya alam diperburuk oleh adanya kelompok-kelompok politik seperti Front Pembebasan Nasional Bersatu (UNLF), sebuah kelompok Marxis bersenjata yang aktif sejak 1965, dan yang mendukung tentara Pakistan pada 1971 selama serangannya ke Bangladesh, bersamaan dengan Genosida Bangladesh yang menewaskan sebanyak 3 juta orang.

UNLF berusaha untuk mendirikan Manipur sebagai negara sosialis yang merdeka.

Yang juga aktif adalah Tentara Rakyat Manipur (MPA), awalnya dibentuk pada Februari 1987 sebagai sayap bersenjata UNLF. Tujuan mereka pada dasarnya sama dengan UNLF, meskipun sikap politiknya didasarkan pada ideologi komunis Mao Tse Tung.

Meskipun selama ini ada anggapan bahwa ketegangan itu berlandaskan agama, ternyata tidak demikian, dan bisa dipastikan ketegangan itu berakar pada etnis.

Misalnya, bentrokan yang sering pecah antara suku Meitei - yang merupakan lebih dari separuh populasi Manipur - dengan suku Naga. Meitei, yang tinggal di wilayah lembah Imphal Manipur menganggap Naga, yang tinggal di perbukitan, sebagai ancaman terus-menerus terhadap hak atas tanah mereka.

Yang juga sering berbenturan dengan Meitei adalah penduduk asli Kuki yang menuntut otonomi teritorial. Meitei telah memperingatkan bahwa putusnya Manipur tidak perlu dipertanyakan lagi.

Sementara Meitei menuntut status Scheduled Tribe atau Kasta Terdaftar, di bawah konstitusi India, sebuah instrumen yang memungkinkan percepatan pembangunan sosial-ekonomi suku-suku asli untuk membantu mereka mengatasi keterbelakangan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang ekstrem.

Suku-suku itu sendiri menentang hal ini dengan alasan bahwa pemberian status semacam itu dapat mengakibatkan Meitei yang lebih unggul secara numerik merambah tanah leluhur mereka.

Meitei merasa prihatin tentang apa yang mereka anggap sebagai pertumbuhan populasi yang "tidak normal" di perbukitan. Imigrasi ilegal dari Myanmar juga mengobarkan api.

Video mengejutkan muncul pada bulan Mei tahun ini yang menunjukkan serangan ketika dua wanita Kuki diarak telanjang oleh pria Meitei tak lama setelah desa mereka dibakar habis.

Menyusul berita penyerangan tersebut, Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan insiden tersebut telah mempermalukan India dan bahwa tidak ada kesalahan yang akan diampuni.

Sedikitnya 130 orang tewas, termasuk seorang anak laki-laki berusia dua bulan dan seorang pria berusia 104 tahun. Lebih dari 400 orang terluka dalam putaran kekerasan terakhir ini, dan sekitar 60.000 orang dilaporkan telah mengungsi.

Sebanyak 349 gereja, sekolah, dan lembaga lainnya telah hancur atau rusak.

Pada tanggal 26 Juli baku tembak dilaporkan terjadi di distrik Moreh Manipur antara polisi dan militan.

Pemerintah India telah mengerahkan 40.000 tentara, pasukan paramiliter dan polisi ke wilayah tersebut untuk menstabilkan situasi. Jam malam telah diberlakukan, dan layanan internet ditangguhkan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

UPDATE

Malaysia Fair 2026 Jadi Ajang Perluasan Pasar Medical Tourism di Indonesia

Jumat, 05 Juni 2026 | 18:12

CFD Rasuna Said Kembali Digelar, Ini Lokasi Parkir dan Rute Transportasi Umumnya

Jumat, 05 Juni 2026 | 18:10

Begini Spek Bangunan SPPG di Daerah 3T yang Dibangun Kementerian PU

Jumat, 05 Juni 2026 | 17:47

Sambut Nanik Deyang, APJI Minta Juknis Dapur MBG Dibenahi

Jumat, 05 Juni 2026 | 17:01

Menteri PU Rampungkan 222 SPPG di Daerah 3T

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:48

KPK Panggil Motivator Ary Ginanjar Agustian di Kasus Gratifikasi IUP Kukar

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:45

Akulaku Finance Dukung Proses Hukum pada Tindakan Kecurangan

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:36

Mubes Kosgoro 1957: Berkas La Ode Beres, Sari Yuliati Belum Bayar Administrasi

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:18

Awas Kolesterol Naik! Ini 5 Tips Sehat Mengolah Daging Kurban ala Ahli Gizi UNS

Jumat, 05 Juni 2026 | 15:57

AS Buka Jalur untuk 36 Kapal Bantuan Kemanusiaan di Selat Hormuz

Jumat, 05 Juni 2026 | 15:33

Selengkapnya