Dugaan aliran uang korupsi proyek fiktif di PT Amarta Karya (Persero) tahun 2018 hingga 2020 ke beberapa perusahaan, masih terus ditelusuri tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, dugaan aliran itu masih didalami tim penyidik dengan memeriksa saksi-saksi yang dipanggil.
"Rabu (2/8) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik telah selesai memeriksa saksi-saksi," ujar Ali kepada wartawan, Kamis (3/8).
Saksi-saksi yang telah diperiksa, yakni Polana Banguningsih Pramesti selaku Direktur Utama AirNav Indonesia dan Ashadi Cahyadi selaku Building Manager Kawasan Taman Melati Margonda.
"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain dugaan adanya aliran uang dari proyek fiktif PT AK (Amarta Karya) ke beberapa kegiatan bisnis perusahaan," kata Ali.
Keterangan kedua saksi tersebut akan didalami dan dikonfirmasi lebih lanjut ke beberapa pihak.
Sementara itu, seorang saksi lainnya yang dipanggil, yakni Adi Firmansyah selaku wiraswasta tidak hadir dan akan dijadwalkan ulang.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan dua orang tersangka, yakni Catur Prabowo selaku Direktur Utama (Dirut) PT Amarta Karya, dan Trisna Sutisna (TS) selaku Direktur Keuangan PT Amarta Karya. Untuk tersangka Trisna sudah ditahan pada Kamis (11/5). Sedangkan tersangka Catur ditahan pada Rabu (17/5).
KPK menduga, ada sekitar 60 proyek pengadaan PT Amarta Karya yang disubkontraktorkan secara fiktif oleh Catur dan Trisna, yaitu pekerjaan konstruksi pembangunan rumah susun Pulo Jahe, Jakarta Timur; pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung olahraga Universitas Negeri Jakarta (UNJ); dan pembangunan laboratorium Bio Safety Level 3 Universitas Padjadjaran (Unpad).
Uang yang diterima Catur dan Trisna CP diduga antara lain digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit, pembelian emas, perjalanan pribadi ke luar negeri, pembayaran member golf dan juga pemberian ke beberapa pihak terkait lainnya.
Akibat perbuatan kedua tersangka tersebut, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp46 miliar.
