Berita

Putra bungsu Suu Kyi, Kim Aris/Net

Dunia

Putra Bungsu Suu Kyi Tuding Junta Sebarkan Propaganda Melalui Pengurangan Hukuman Ibunya

KAMIS, 03 AGUSTUS 2023 | 23:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keputusan junta Myanmar menghapus sebagian hukuman mantan Presiden Aung San Suu Kyi, dinilai memiliki maksud tersembunyi.

Hal itu diungkapkan putra bungsu Suu Kyi, Kim Aris, yang menetap dan memperoleh kewarganegaraan Inggris, dalam sebuah wawancara pada Rabu (2/8).

Menurut Aris, meski lima dari 19 dakwaan yang dijatuhkan pada ibunya telah dihapuskan, tetapi keputusan itu tetap percuma.


"Keputusan Junta mengurangi hukuman ibuku selama beberapa tahun sama sekali tidak berarti apa-apa," ujarnya, seperti dimuat The Star.

Lebih lanjut, Aris menilai bahwa Junta sengaja mengurangi hukuman ibunya untuk mendapat perhatian internasional dan menyebar propaganda.

"Itu tidak cukup jauh. Seluruh dunia tahu militer telah memainkan permainan ini dengan propaganda, mencoba membuat diri mereka terlihat lebih baik," tegasnya.

Sejak ibunya ditangkap dalam kudeta militer 2021 lalu, Aris mengaku tidak pernah berkomunikasi dan tidak mengetahui kondisi Suu Kyi saat ini.

Pria berusia 44 tahun itu juga tidak percaya dengan laporan  yang menyebut bahwa ibunya telah dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah.

Suu Kyi telah memenangkan pemilu 2015, yang diadakan sebagai bagian dari reformasi militer tentatif, dan partainya menang lagi pada 2020, sebelum militer mengeluhkan tentang kecurangan pemilu dan melakukan kudeta.

Peraih Nobel berusia 78 tahun itu menyangkal dan sudah mengajukan banding atas semua tuduhan yang didakwakan kepadanya, mulai dari penghasutan dan penipuan pemilu hingga korupsi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya