Berita

Putra bungsu Suu Kyi, Kim Aris/Net

Dunia

Putra Bungsu Suu Kyi Tuding Junta Sebarkan Propaganda Melalui Pengurangan Hukuman Ibunya

KAMIS, 03 AGUSTUS 2023 | 23:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keputusan junta Myanmar menghapus sebagian hukuman mantan Presiden Aung San Suu Kyi, dinilai memiliki maksud tersembunyi.

Hal itu diungkapkan putra bungsu Suu Kyi, Kim Aris, yang menetap dan memperoleh kewarganegaraan Inggris, dalam sebuah wawancara pada Rabu (2/8).

Menurut Aris, meski lima dari 19 dakwaan yang dijatuhkan pada ibunya telah dihapuskan, tetapi keputusan itu tetap percuma.


"Keputusan Junta mengurangi hukuman ibuku selama beberapa tahun sama sekali tidak berarti apa-apa," ujarnya, seperti dimuat The Star.

Lebih lanjut, Aris menilai bahwa Junta sengaja mengurangi hukuman ibunya untuk mendapat perhatian internasional dan menyebar propaganda.

"Itu tidak cukup jauh. Seluruh dunia tahu militer telah memainkan permainan ini dengan propaganda, mencoba membuat diri mereka terlihat lebih baik," tegasnya.

Sejak ibunya ditangkap dalam kudeta militer 2021 lalu, Aris mengaku tidak pernah berkomunikasi dan tidak mengetahui kondisi Suu Kyi saat ini.

Pria berusia 44 tahun itu juga tidak percaya dengan laporan  yang menyebut bahwa ibunya telah dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah.

Suu Kyi telah memenangkan pemilu 2015, yang diadakan sebagai bagian dari reformasi militer tentatif, dan partainya menang lagi pada 2020, sebelum militer mengeluhkan tentang kecurangan pemilu dan melakukan kudeta.

Peraih Nobel berusia 78 tahun itu menyangkal dan sudah mengajukan banding atas semua tuduhan yang didakwakan kepadanya, mulai dari penghasutan dan penipuan pemilu hingga korupsi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya