Berita

Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping/Net

Publika

Dulu Sungkem ke Belanda, Sekarang Serahkan ke China

KAMIS, 03 AGUSTUS 2023 | 17:06 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

BAGAIMANA cara orang Belanda menjajah Nusantara hingga mencapai ratusan tahun ?

Terutama sekali ternyata bukan dengan cara-cara militer, tetapi melalui konsesi atau perjanjian-perjanjian dengan elit penguasa pribumi, seperti raja atau pangeran.

Semua hak, wilayah, dan kekuasaan VOC didapat berdasarkan kontrak. Amangkurat II misalnya menggadaikan pelabuhan Pantura Jawa sebagai barter untuk mendapat dukungan Belanda.


Susuhunan Mataram kelima ini selalu bangga dengan yang berbau asing. Di kalangan rakyat didesas-desuskan ia orang Belanda, anak kandung Admiral Speelman (Gubernur Jenderal VOC), karena sering berpakaian seragam ala admiral, sehingga dijuluki Sunan Amral.

Perjanjian Ponorogo, 1743, antara Paku Buwono II dengan VOC menghasilkan seluruh pesisir Mataram diserahkan kepada VOC, rakyat Jawa dilarang bikin perahu yang akhirnya mengikis jiwa bahari masyarakat Jawa.

Mataram dipecah dalam Perjanjian Giyanti, 1755. Menjadi Paku Buwono di Surakarta (Solo) dan Hamengku Buwono di Yogyakarta.

Di era itu banyak bupati mengaku anak angkat raja Belanda, Raja Willem van Oranje-Nassau, dan kepada Gubernur Jenderal mereka selalu sungkem sambil menyapa dengan sebutan Eyang Romo.

Belanda pandai memanfaatkan konflik antar elit pribumi yang saling bertikai dalam soal suksesi dan perang takhta. Mereka selalu memihak kepada penguasa boneka yang bisa diatur.

Bagaimana keadaan sekarang?

Kata orang “History never really says goodbye, history says, see you later …

Sedang orang Perancis berkata “L'histoire se répète …”. Sejarah berulang …

Sikap sungkem kepada penguasa asing rupanya juga diteruskan oleh penguasa rezim hari ini, yaitu kepada pemerintah China di bawah Xi Jinping, sehingga Jokowi dalam kunjungannya ke China bersama Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu  meminta China untuk menjadi penyusun detail desain Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Jika dulu Bung Hatta berkata, “lebih baik kami melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan, daripada melihatnya menjadi embel-embel abadi negara asing”. Oleh rezim saat ini, negeri ini sekarang sengaja diobral secara murah-meriah untuk dikuasai asing.

Itulah yang terjadi manakala penguasa lancung berjiwa pedagang menguasai negeri, di mana sejarah dan konstitusi tidak ditempatkan sebagai pedoman.

“Itulah bukti yang nyata, bahwa wilayah tersebut memang sudah diserahkan kepada Tiongkok.” tandas tokoh nasional Dr. Rizal Ramli di akun Twitter-nya belum lama ini, menanggapi permintaan Jokowi kepada China agar menjadi penyusun detail IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Penulis adalah wartawan senior pemerhati sejarah

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya