Berita

Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping/Net

Publika

Dulu Sungkem ke Belanda, Sekarang Serahkan ke China

KAMIS, 03 AGUSTUS 2023 | 17:06 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

BAGAIMANA cara orang Belanda menjajah Nusantara hingga mencapai ratusan tahun ?

Terutama sekali ternyata bukan dengan cara-cara militer, tetapi melalui konsesi atau perjanjian-perjanjian dengan elit penguasa pribumi, seperti raja atau pangeran.

Semua hak, wilayah, dan kekuasaan VOC didapat berdasarkan kontrak. Amangkurat II misalnya menggadaikan pelabuhan Pantura Jawa sebagai barter untuk mendapat dukungan Belanda.


Susuhunan Mataram kelima ini selalu bangga dengan yang berbau asing. Di kalangan rakyat didesas-desuskan ia orang Belanda, anak kandung Admiral Speelman (Gubernur Jenderal VOC), karena sering berpakaian seragam ala admiral, sehingga dijuluki Sunan Amral.

Perjanjian Ponorogo, 1743, antara Paku Buwono II dengan VOC menghasilkan seluruh pesisir Mataram diserahkan kepada VOC, rakyat Jawa dilarang bikin perahu yang akhirnya mengikis jiwa bahari masyarakat Jawa.

Mataram dipecah dalam Perjanjian Giyanti, 1755. Menjadi Paku Buwono di Surakarta (Solo) dan Hamengku Buwono di Yogyakarta.

Di era itu banyak bupati mengaku anak angkat raja Belanda, Raja Willem van Oranje-Nassau, dan kepada Gubernur Jenderal mereka selalu sungkem sambil menyapa dengan sebutan Eyang Romo.

Belanda pandai memanfaatkan konflik antar elit pribumi yang saling bertikai dalam soal suksesi dan perang takhta. Mereka selalu memihak kepada penguasa boneka yang bisa diatur.

Bagaimana keadaan sekarang?

Kata orang “History never really says goodbye, history says, see you later …

Sedang orang Perancis berkata “L'histoire se répète …”. Sejarah berulang …

Sikap sungkem kepada penguasa asing rupanya juga diteruskan oleh penguasa rezim hari ini, yaitu kepada pemerintah China di bawah Xi Jinping, sehingga Jokowi dalam kunjungannya ke China bersama Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu  meminta China untuk menjadi penyusun detail desain Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Jika dulu Bung Hatta berkata, “lebih baik kami melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan, daripada melihatnya menjadi embel-embel abadi negara asing”. Oleh rezim saat ini, negeri ini sekarang sengaja diobral secara murah-meriah untuk dikuasai asing.

Itulah yang terjadi manakala penguasa lancung berjiwa pedagang menguasai negeri, di mana sejarah dan konstitusi tidak ditempatkan sebagai pedoman.

“Itulah bukti yang nyata, bahwa wilayah tersebut memang sudah diserahkan kepada Tiongkok.” tandas tokoh nasional Dr. Rizal Ramli di akun Twitter-nya belum lama ini, menanggapi permintaan Jokowi kepada China agar menjadi penyusun detail IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Penulis adalah wartawan senior pemerhati sejarah

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

13 Langkah Komprehensif Kuatkan Rupiah

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:11

Dua Guru Magelang Didakwa Korupsi Modus Pungli Peserta PPG

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:00

Bukan Dapur Asal Ngebul

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:26

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

Putusan MK soal Keterwakilan Kuota Perempuan Berikan Keadilan Gender

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:14

Syafrin Liputo Dituntut Bawa Jaksel Lebih Maju, Inklusif, dan Sejahtera

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:01

2.081 Polisi Kawal Ketat Piala AFF U-19 2026

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:22

Korban Kebakaran Kemayoran

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:19

Multipolaritas Harus Jadi Jalan Kerja Sama, Bukan Konfrontasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:09

KDM Sikat PKL Usai 30 Tahun Berkuasa di Bandung

Rabu, 03 Juni 2026 | 03:45

Selengkapnya