Berita

Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping/Net

Publika

Dulu Sungkem ke Belanda, Sekarang Serahkan ke China

KAMIS, 03 AGUSTUS 2023 | 17:06 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

BAGAIMANA cara orang Belanda menjajah Nusantara hingga mencapai ratusan tahun ?

Terutama sekali ternyata bukan dengan cara-cara militer, tetapi melalui konsesi atau perjanjian-perjanjian dengan elit penguasa pribumi, seperti raja atau pangeran.

Semua hak, wilayah, dan kekuasaan VOC didapat berdasarkan kontrak. Amangkurat II misalnya menggadaikan pelabuhan Pantura Jawa sebagai barter untuk mendapat dukungan Belanda.


Susuhunan Mataram kelima ini selalu bangga dengan yang berbau asing. Di kalangan rakyat didesas-desuskan ia orang Belanda, anak kandung Admiral Speelman (Gubernur Jenderal VOC), karena sering berpakaian seragam ala admiral, sehingga dijuluki Sunan Amral.

Perjanjian Ponorogo, 1743, antara Paku Buwono II dengan VOC menghasilkan seluruh pesisir Mataram diserahkan kepada VOC, rakyat Jawa dilarang bikin perahu yang akhirnya mengikis jiwa bahari masyarakat Jawa.

Mataram dipecah dalam Perjanjian Giyanti, 1755. Menjadi Paku Buwono di Surakarta (Solo) dan Hamengku Buwono di Yogyakarta.

Di era itu banyak bupati mengaku anak angkat raja Belanda, Raja Willem van Oranje-Nassau, dan kepada Gubernur Jenderal mereka selalu sungkem sambil menyapa dengan sebutan Eyang Romo.

Belanda pandai memanfaatkan konflik antar elit pribumi yang saling bertikai dalam soal suksesi dan perang takhta. Mereka selalu memihak kepada penguasa boneka yang bisa diatur.

Bagaimana keadaan sekarang?

Kata orang “History never really says goodbye, history says, see you later …”

Sedang orang Perancis berkata “L'histoire se répète …”. Sejarah berulang …

Sikap sungkem kepada penguasa asing rupanya juga diteruskan oleh penguasa rezim hari ini, yaitu kepada pemerintah China di bawah Xi Jinping, sehingga Jokowi dalam kunjungannya ke China bersama Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu  meminta China untuk menjadi penyusun detail desain Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Jika dulu Bung Hatta berkata, “lebih baik kami melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan, daripada melihatnya menjadi embel-embel abadi negara asing”. Oleh rezim saat ini, negeri ini sekarang sengaja diobral secara murah-meriah untuk dikuasai asing.

Itulah yang terjadi manakala penguasa lancung berjiwa pedagang menguasai negeri, di mana sejarah dan konstitusi tidak ditempatkan sebagai pedoman.

“Itulah bukti yang nyata, bahwa wilayah tersebut memang sudah diserahkan kepada Tiongkok.” tandas tokoh nasional Dr. Rizal Ramli di akun Twitter-nya belum lama ini, menanggapi permintaan Jokowi kepada China agar menjadi penyusun detail IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Penulis adalah wartawan senior pemerhati sejarah

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya