Berita

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net

Politik

PKS Minta Gaji Ahok di Pertamina Diaudit

KAMIS, 03 AGUSTUS 2023 | 11:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta mengaudit struktur gaji serta tunjangan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mencapai miliaran rupiah per bulan.

Agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat, kata anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, BPK perlu memeriksa apakah penetapan besaran gaji Ahok selama ini sudah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

"Pertamina juga sebaiknya mengklarifikasi pemberitaan mengenai gaji Komisaris Utama Pertamina yang viral di medsos dan media massa lainnya. Apa benar gaji Ahok dan anggota komisaris lainnya sebesar Rp8,3 miliar?"," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (3/8).


Mulyanto mengaku prihatin jika besaran gaji Komisaris dan Direksi Pertamina mencapai miliaran rupiah per bulan. Pasalnya, besaran gaji yang diterima tidak sebanding dengan prestasi yang dihasilkan.

"Itu semua menjadi bahan cemoohan masyarakat. Apalagi Dirut Pertamina baru saja mengumumkan bahwa tahun lalu (2022) Pertamina mencapai keuntungan terbesar sepanjang sejarah," katanya.

"Artinya, keuntungan yang besar dari Pertamina itu dinikmati secara seenaknya oleh elit Pertamina," sambung legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Populer

Mantan Panglima TNI: Presiden Saya Purnawirawan!

Minggu, 08 Juni 2025 | 11:20

Tolak Serahkan Aset Tol, Dicurigai Ada Beking Kuat Jusuf Hamka

Senin, 09 Juni 2025 | 01:03

Pindahkan Empat Pulau Aceh ke Sumut, Tito Guncang Stabilitas Politik Prabowo

Senin, 09 Juni 2025 | 18:42

Bunker Super Nuklir Iran

Selasa, 17 Juni 2025 | 08:05

Mendagri Tito Harus Mundur dan Minta Maaf ke Rakyat

Selasa, 17 Juni 2025 | 18:46

Kader PSI Bilang Jokowi Layak Jadi Nabi, Buni Yani: Partai Keblinger Abis!

Rabu, 11 Juni 2025 | 03:02

Penjelasan Garuda Indonesia soal Dugaan iPhone Penumpang Hilang dan Dibuang ke Sungai Yarra

Selasa, 10 Juni 2025 | 18:54

UPDATE

WNI Diimbau Hindari Perjalanan ke Iran, Israel, Syria, Lebanon, dan Yaman

Rabu, 18 Juni 2025 | 16:07

Daerah Lain Layak Tiru Kopdes Merah Putih Maluku

Rabu, 18 Juni 2025 | 16:04

Abaikan Isu Pemakzulan Gibran, Publik Bisa Bertindak di Luar Jalur Konstitusional

Rabu, 18 Juni 2025 | 16:04

Kamboja Kembali Blokir Buah dan Sayuran asal Thailand

Rabu, 18 Juni 2025 | 15:54

BI Beli Surat Utang Pemerintah Rp124,33 Triliun, Naik Rp27 Triliun dalam Sebulan

Rabu, 18 Juni 2025 | 15:48

Pupuk Indonesia Bantah Dugaan Korupsi Rp8,3 Triliun

Rabu, 18 Juni 2025 | 15:47

Ranjau Iran di Selat Hormus Bisa Hentikan Seperlima Aliran Minyak Dunia

Rabu, 18 Juni 2025 | 15:42

Sri Mulyani Waspadai Ketidakpastian Global Bersifat Permanen

Rabu, 18 Juni 2025 | 15:31

Politikus Nasdem Irit Bicara Soal Korupsi Dana CSR BI

Rabu, 18 Juni 2025 | 15:20

Prabowo Diminta Segera Ganti Menteri yang Ganggu Kinerja Pemerintah

Rabu, 18 Juni 2025 | 15:18

Selengkapnya