Berita

Uighur/Net

Dunia

AS Tambah Dua Perusahaan China dalam Daftar Hitam Kerja Paksa Uighur

KAMIS, 03 AGUSTUS 2023 | 06:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan China atas praktik perburuhan mereka yang dinilai menargetkan minoritas Uighur di Xinjiang.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) pada Rabu (2/8) mengumumkan produk yang dibuat oleh pembuat baterai Camel Group dan produsen rempah-rempah Chenguang Biotech Group tidak akan diizinkan masuk ke AS.

"Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) mengumumkan tindakan penegakan hukum baru untuk menghilangkan penggunaan praktik kerja paksa dalam rantai pasokan AS dan mempromosikan pertanggungjawaban atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung terhadap Uighur dan kelompok minoritas agama dan etnis lainnya di Xinjiang Wilayah Otonomi Uighur (XUAR)," kata pernyataan DHS, seperti dimuat ANI News.


Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Alejandro N. Mayorkas mengatakan langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintahan Joe Biden untuk meminta pertanggungjawaban organisasi atas pelanggaran hak asasi manusia dan praktik kerja paksa.

“Kami akan terus bekerja dengan semua mitra kami untuk menjaga produk yang dibuat dengan kerja paksa dari Xinjiang keluar dari perdagangan AS sambil memfasilitasi arus perdagangan yang sah," ujarnya.

Dengan pengumuman ini, maka total perusahaan yang masuk dalam daftar hitam AS terkait kerja paksa di Xinjiang menjadi 24 perusahaan.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya