Berita

Uighur/Net

Dunia

AS Tambah Dua Perusahaan China dalam Daftar Hitam Kerja Paksa Uighur

KAMIS, 03 AGUSTUS 2023 | 06:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan China atas praktik perburuhan mereka yang dinilai menargetkan minoritas Uighur di Xinjiang.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) pada Rabu (2/8) mengumumkan produk yang dibuat oleh pembuat baterai Camel Group dan produsen rempah-rempah Chenguang Biotech Group tidak akan diizinkan masuk ke AS.

"Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) mengumumkan tindakan penegakan hukum baru untuk menghilangkan penggunaan praktik kerja paksa dalam rantai pasokan AS dan mempromosikan pertanggungjawaban atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung terhadap Uighur dan kelompok minoritas agama dan etnis lainnya di Xinjiang Wilayah Otonomi Uighur (XUAR)," kata pernyataan DHS, seperti dimuat ANI News.


Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Alejandro N. Mayorkas mengatakan langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintahan Joe Biden untuk meminta pertanggungjawaban organisasi atas pelanggaran hak asasi manusia dan praktik kerja paksa.

“Kami akan terus bekerja dengan semua mitra kami untuk menjaga produk yang dibuat dengan kerja paksa dari Xinjiang keluar dari perdagangan AS sambil memfasilitasi arus perdagangan yang sah," ujarnya.

Dengan pengumuman ini, maka total perusahaan yang masuk dalam daftar hitam AS terkait kerja paksa di Xinjiang menjadi 24 perusahaan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya