Berita

Menteri Kehakiman Irlandia, Helen McEntee/Net

Dunia

Kekerasan Meningkat, Menteri Kehakiman Irlandia Didesak Mundur

KAMIS, 03 AGUSTUS 2023 | 01:40 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah meningkatnya kejahatan di Irlandia, Menteri Kehakiman negara itu, Helen McEntee telah didesak untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Seruan pemecatan itu datang dari dalam partai koalisi Fianna Fáil, yang merupakan mitra koalisi dari partai Fine Gael milik McEntee sendiri.

"Kami tidak percaya pada kemampuan Fine Gael untuk mengelola kementerian kehakiman secara efektif dan tepat. Oleh karena itu kami meminta menteri kehakiman Helen McEntee untuk mengundurkan diri," bunyi seruan dari sayap pemuda Fianna Fáil.


Mengutip Brussel Signal pada Rabu (2/8), tuntutan ini muncul setelah terjadi lonjakan besar dalam kekerasan geng di ibu kota Irlandia, dengan video remaja lokal yang menyerang orang yang lewat telah memicu perhatian dari masyarakat internasional.

Kekerasan semacam itu telah menyebabkan banyak kedutaan asing di negara tersebut yang mengeluarkan peringatan keselamatan, salah satunya Pemerintah AS yang mengimbau warganya untuk "menjaga kewaspadaan" saat berada di Irlandia.

Sumber yang diduga berasal dari partai Fine Gael sendiri menyadari bahwa Helen mulai terlihat sangat lemah, yang disebut dapat membahayakan posisi partai.

"Kejahatan yang meningkat sebelumnya di bawah menteri Fine Gael (Nora Owen) telah merugikan kami pada pemilu 1997. Kami tidak ingin mengulangi kesalahan itu," kata sumber anonim tersebut.

Namun, lonjakan kejahatan bukan satu-satunya kontroversi yang tengah dihadapi McEntee. Ia juga dikritik karena penanganan masalah imigrasi ilegal ke Irlandia pada awal 2023, serta upaya untuk meloloskan UU anti-ujaran kebencian yang menuai banyak kritikan.

RUU itu disebut dapat mengkriminalisasi kepemilikan materi ofensif termasuk meme, yang telah menarik kecaman internasional, seperti miliarder teknologi AS, Elon Musk, dan mantan Presiden AS Donald Trump, yang menyebut tindakan itu sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara.

Beberapa kritikus undang-undang tersebut bahkan meminta McEntee untuk mengundurkan diri, termasuk juru bicara kelompok advokat pro-kebebasan berbicara, Free Speech Ireland (FSI), Sarah Hardiman, yang menyatakan keprihatinannya, karena Menteri McEntee tampak mengabaikan pendapat publik yang menentang UU tersebut.

“FSI sangat prihatin. Untuk alasan ini, kami juga akan menyerukan pengunduran dirinya," pungkas kelompok aktivis itu.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya