Dokumen administrasi kependudukan berupa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), dipastikan dipenuhi Kementerian Dalam Negeri jelang Pemilu 2024. Pasalnya, terdapat tambahan blanko untuk penerbitannya, terutama untuk masyarakat yang akan memilih tapi belum punya e-KTP.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Teguh Setyabudi menjelaskan, pihaknya melakukan pengadaan tambahan blangko e-KTP untuk ketiga kalinya di tahun 2023.
"Penambahan blanko e-KTP pada awal Agustus 2023 ini adalah sebanyak 11.393.783 keping," ujar Teguh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (2/8).
Dia menjelaskan, pengadaan blanko e-KTP kali ini diperlukan karena blanko yang disediakan sebelumnya telah habis, dimana berjumlah 10.450.518 keping di tahap pertama dan 2.683.032 keping pada tahap kedua.
"Diharapkan stok blanko e-KTP ini akan mencukupi sampai menjelang akhir tahun 2023," kata dia.
Teguh mengatakan, blanko yang bisa digunakan jajaran Dukcapil daerah untuk menerbitkan e-KTP mulai 4 Agustus 2023, diutamakan bagi beberapa kategori warga.
"Kepada seluruh Kadis Dukcapil se-Indonesia kita arahkan betul-betul agar cermat dalam memanfaatkan blanko e-KTP, dan untuk saat ini alokasi peruntukannya diprioritaskan," harapnya.
Dia menyebutkan, beberapa kategori warga yang memanfaatkan 11,3 juta blanko e-KTP itu adalah penduduk yang sudah rekam tapi belum dicetak; pemilih pemula, penduduk yang terkena dampak pemekaran wilayah, penduduk yang berubah elemen datanya.
"Contohnya (penerbitan diutamakan bagi penduduk yang berubah elemen datanya adalah yang) ganti alamat, ganti status perkawinan. Kemudian penduduk rentan adminduk, contohnya sakit, disabilitas. Serta (warga yang) hilang/rusak e-KTP nya,” beber dia.
Lebih lanjut, Teguh berharap blanko yang ditambahkan bisa membantu kelancaran proses Pemilu 2024, mengingat ada pemilih pemula yang memegang e-KTP untuk memenuhi syarat datang ke TPS.
"Dengan demikian diharapkan agenda strategis nasional terkait suksesnya Pemilu 2024 dapat didukung dengan lancar, pelayanan adminduk kepada masyarakat makin meningkat, dan pelayanan publik juga akan makin baik," demikian Teguh menambahkan.
