Berita

Jenderal Min Aung Hlaing/Net

Global

Junta Myanmar Resmi Tunda Pemilu yang Dijanjikan Setelah Kudeta

SELASA, 01 AGUSTUS 2023 | 09:41 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Rencana pemilu Myanmar yang dijanjikan akan berlangsung pada Agustus ini secara resmi telah ditunda oleh pemimpin junta militer, Jenderal Min Aung Hlaing.

Dalam pertemuan dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) yang didukung oleh tentara, Jenderal Min Aung Hlaing juga telah mengambil keputusan untuk memperpanjang keadaan darurat di negara itu selama enam bulan ke depan.

Keputusan tersebut menyebabkan penundaan pemilihan hingga 2024, yang telah mengejutkan masyarakat yang menantikan proses pemilu sebagai langkah menuju pemulihan demokrasi, setelah militer mengkudeta pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu.


Dalam dalihnya, junta menyebut alasan keamanan dan kekerasan yang sedang berlangsung di negaranya sebagai faktor utama untuk penundaan pesta demokrasi itu.

"Pemilihan akan diadakan setelah keadaan aman tercipta dan situasi yang kondusif untuk partisipasi rakyat dalam proses demokratis," bunyi pernyataan resmi junta yang disiarkan melalui televisi pemerintah, Senin (31/7) malam.

Sejak kudeta berlangsung, Myanmar telah dilanda oleh aksi perlawanan dan protes berkepanjangan dari masyarakat sipil dan kelompok oposisi yang menentang penguasaan militer, yang menyebabkan ketidakstabilan di negara tersebut, akibat respon dan tindakan keras dan sewenang-wenang dari militer, yang memicu kecaman dari internasional.

Militer Myanmar sebelumnya telah berjanji untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada Agustus 2023 sebagai upaya untuk mengembalikan demokrasi dan memulihkan stabilitas politik di negara itu.

Namun, situasi keamanan yang tidak stabil dan meningkatnya konflik di beberapa wilayah disebut dapat mempengaruhi pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil.

"Untuk terselenggaranya pemilu yang bebas dan adil serta dapat memberikan suara tanpa rasa takut, tetap diperlukan pengaturan keamanan sehingga masa darurat perlu diperpanjang,” tambah pernyataan junta, seperti dimuat Malaymail.

Menanggapi penundaan pemilu itu, beberapa negara Barat dan lembaga internasional menyatakan keprihatinan mereka atas langkah tersebut. Keputusan itu dianggap dapat memperdalam kekerasan dan ketidakstabilan di Myanmar.

“Kebrutalan rezim yang meluas dan mengabaikan aspirasi demokrasi rakyat Burma terus memperpanjang krisis,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya