Berita

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu/Net

Politik

Said Didu: Naif Jika Seorang Pemimpin Serahkan Detail Rencana Ibukota ke Negara Lain

SELASA, 01 AGUSTUS 2023 | 07:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Detail perencanaan ibukota negara (IKN) baru seharusnya tidak boleh disebar ke negara lain. Ini lantaran IKN tidak hanya berisi gedung-gedung pusat pemerintahan, tapi juga pusat pertahanan dan keamanan suatu negara.

Begitu kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu menanggapi kunjungan Presiden Joko Widodo ke China beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan itu, Jokowi menawarkan puluhan ribu hektare lahan di IKN yang siap untuk dibangun.

“Adalah sangat naif jika seorang pimpinan negara menyerahkan detail perencanaan ibukota negaranya ke negara lain,” ujar Said Didu lewat akun Twitter pribadinya, Senin (31/7).


Menurutnya, hal demikian hanya bisa dilakukan oleh seorang presiden yang memiliki kepentingan terselubung. Adapun agenda besar yang terdekat di negeri ini adalah Pemilu Serentak 2024.

“Kecuali kepala negara yang demikian memang ada agenda lain yang disembunyikan,” tutupnya.

Dalam kunjungan ke Chengdu, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan 34.000 hektare lahan di IKN Nusantara bagi sektor usaha di sektor kesehatan dan pendidikan.

Dia pun menawarkan kepada para pengusaha China untuk berinvestasi di lahan tersebut.

"Ada 34.000 ha lagi yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor untuk properti, kesehatan rumah sakit misalnya, untuk pendidikan universitas dan untuk infrastruktur," kata Jokowi.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya