Berita

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu/Net

Politik

Said Didu: Naif Jika Seorang Pemimpin Serahkan Detail Rencana Ibukota ke Negara Lain

SELASA, 01 AGUSTUS 2023 | 07:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Detail perencanaan ibukota negara (IKN) baru seharusnya tidak boleh disebar ke negara lain. Ini lantaran IKN tidak hanya berisi gedung-gedung pusat pemerintahan, tapi juga pusat pertahanan dan keamanan suatu negara.

Begitu kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu menanggapi kunjungan Presiden Joko Widodo ke China beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan itu, Jokowi menawarkan puluhan ribu hektare lahan di IKN yang siap untuk dibangun.

“Adalah sangat naif jika seorang pimpinan negara menyerahkan detail perencanaan ibukota negaranya ke negara lain,” ujar Said Didu lewat akun Twitter pribadinya, Senin (31/7).


Menurutnya, hal demikian hanya bisa dilakukan oleh seorang presiden yang memiliki kepentingan terselubung. Adapun agenda besar yang terdekat di negeri ini adalah Pemilu Serentak 2024.

“Kecuali kepala negara yang demikian memang ada agenda lain yang disembunyikan,” tutupnya.

Dalam kunjungan ke Chengdu, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan 34.000 hektare lahan di IKN Nusantara bagi sektor usaha di sektor kesehatan dan pendidikan.

Dia pun menawarkan kepada para pengusaha China untuk berinvestasi di lahan tersebut.

"Ada 34.000 ha lagi yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor untuk properti, kesehatan rumah sakit misalnya, untuk pendidikan universitas dan untuk infrastruktur," kata Jokowi.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya