Berita

Ketua KPK RI Firli Bahuri saat datang ke Mabes TNI menyampaikan keterangan pers bersama Danpuspom TNI Marsma Agung Handoko terkait penanganan kasus suap dan gratifikasi Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi/RMOL

Nusantara

Firli Contohkan Penangkapan Lukas Enembe, Koordinasi KPK dengan TNI

SELASA, 01 AGUSTUS 2023 | 00:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan bahwa koordinasi KPK dengan TNI dan institusi negara lainya dilakukan dalam setiap tugas pemberantasan korupsi. Ia mencontohkan penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Hal ini disampaikan Firli saat hadir langsung menyampaikan keterangan pers di Mabes TNI bersama Danpuspom TNI Marsma Agung Handoko terkait penanganan kasus suap Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi, Senin malam (31/7).

Firli mengatakan bahwa dirinya selalu berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kapolri hingga Kapolda dan Pangdam. Dalam setiap tugas KPK dimanapun, kata Firli selalu dibantu oleh Polda dan Kodam.


“Terakhir bagaimana kita bisa melakukan penangkapan terhadap Gubernur Papua LE (Lukas Enembe) yang sampai hari ini sudah masuk ke dalam proses persidangan,” kata Firli.

“Itupun karena ada kerjasama yang erat antara Polri, KPK, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN). Tidak banyak orang tau itu, tapi sesungguhnya sejak awal kami sudah melakukan koordinasi dan kerjasama,” tegasnya menekankan.

Tidak hanya itu, Firli membeberkan, kerjasama KPK dengan TNI juga telah dilakukan dalam mengelola barang rampasan dari hasil kejahatan korupsi berupa penetapan hibah terhadap aset yang disita dari koruptor.

“Saya datang ke Mabes AD dalam rangka menyerahkan hibah 54 hektare lahan yang ada diberbagai tempat. Saya juga datang ke Mabes AL kami menyerahkan beberapa aset rampasan KPK (dari koruptor) untuk digunakan TNI AL,” beber Firli.

“Terakhir saya bersama Danpuspom TNI, bersama KSAU Marsekal Fajar, juga telah menetapkan beberapa aset rampasan negara untuk digunakan TNI AU,” demikian Firli.
 


Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya