Berita

Ketua KPK Firli Bahuri saat hadir di Mabes TNI menyampaikan keterangan pers bersama Danpuspom TNI Marsma Agung Handoko terkait penanganan kasus suap dan gratifikasi Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi/RMOL

Hukum

Dari Keterangan Tersangka, Puspom TNI Akui KPK Profesional Tangani Kasus Suap Kabasarnas

SENIN, 31 JULI 2023 | 23:23 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri datang ke Markas Besar (Mabes) TNI menyampaikan keterangan pers bersama Danpuspom TNI Marsma Agung Handoko terkait penanganan kasus suap dan gratifikasi Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi (HA).

Dalam kesempatan itu, Danpuspom TNI Marsma Agung Handoko mengakui, KPK bekerja profesional menangani kasus yang melibatkan anggota TNI aktif. Hal ini terbukti dari keterangan tersangka Letkol Afri Budi Cahyanto (ABC) yang sesuai dengan keterangan dari seluruh pihak swasta yang sudah ditetapkan tersangka dan ditangani oleh KPK.

“Ada sekitar 43 pertanyaan untuk ABC, dan HA (pemeriksaan) masih berlangsung. Apa yang kita dapat dari ABC sudah sesuai dengan apa hasil pemeriksaan dari pihak swasta yang (ditangani) KPK, itu sudah sesuai semua,” kata Marsma Agung Handoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin malam (1/7).


Agung menegaskan, meskipun pemeriksaan Henri Alfiandi masih berlangsung, ia berkeyakinan hasilnya akan sesuai dengan penanganan kasus yang dilakukan oleh KPK.

“Meski (pemeriksaan) HA malam ini masih berlangsung tetapi arahnya sudah sesuai (dengan KPK),” tegas Marsma Agung Handoko.

Sebagaimana yang telah disampaikan KPK, Danpuspom TNI Marsma Agung Handoko menjelaskan bahwa Letkol Afri Budi Cahyanto menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan perintah Kepala Basarnas Mardya Henri Alfiandi sejak Mei 2021.

Letkol ABC, jelas Danpuspom, menerima laporan penyerapan anggaran setiap awal bulan yang memuat data terkait pemenang, judul, nilai serta progress pekerjaan.

Lalu Letkol ABC, menghubungi pihak swasta yang telah selesai melaksanakan pekerjaan dan telah menerima pencairan anggaran secara penuh untuk memberikan dana komando.

Usai menerima uang dari pemenang tender, Letkol ABC menggunakan uang yang disebut dana komando itu untuk dikelola pengeluarannya, dipergunakan untuk operasional Kabasarnas dan melaporkannya kepada Kabasarnas.

Kronologi penangkapan Letkol ABC juga sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan oleh KPK yakni pada saat itu Letkol ABC menerima uang dari pihak swasta bernama Marliya atau Meri di parkiran Bank BRI di Mabes TNI AL sebesar Rp999.710.400, pada hari Selasa, 25 Juli 2023 sekira pukul 14.00.

Sepengakuan Letkol ABC uang tersebut adalah uang profit sharing atau pembagian keuntungan dari pekerjaan pengadaan alat pencarian korban reruntuhan yang telah selesai dikerjakan oleh PT Intertekno Grafika Sejati.

Letkol ABC menerima uang sejumlah Rp999.710.400 dari Marilya atas perintah Kabasarnas, perintah itu ABC terima pada tanggal 20 Juli 2023 dan disampaikan secara langsung.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya