Berita

Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Mohammad Jusuf Kalla/RMOL

Politik

Kata JK, Tidak Murah Ongkos Menjadi Ketua Umum Parpol

SENIN, 31 JULI 2023 | 13:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ongkos untuk menjadi ketua umum partai politik membutuhkan biaya yang sangat mahal. Terlebih, jika jabatan itu ada di partai politik yang sudah go public.

Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Mohammad Jusuf Kalla atau JK mencontohkan, untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar setidaknya membutuhkan biaya kurang lebih Rp600 miliar.

“Kalau sekarang anda menjadi ketua Golkar, jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp600 miliar,” ungkap JK saat menjadi Pembicara Kunci dalam seminar Puskapol UI bertajuk “Anak Muda untuk Politik” yang digelar di Aula Abdul Muis, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).


Namun begitu, JK menyebut bahwa ongkos ratusan miliar itu tidak hanya berlaku untuk Partai Golkar. Menurutnya, ongkos untuk menduduki kursi ketua umum itu agaknya tidak berlaku untuk parpol yang pendirinya masih ada.  

“Hampir semua partai tuh (biayanya mahal) terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem,” kata JK.

Sebab, kata JK, partai-partai yang sudah besar dan menjadi milik publik atau go publik tentu perebutan ketua umumnya membutuhkan biaya besar.

“Partai yang sudah go public artinya pemilihannya itu butuh biaya besar,” pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya