Berita

Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Mohammad Jusuf Kalla/RMOL

Politik

Kata JK, Tidak Murah Ongkos Menjadi Ketua Umum Parpol

SENIN, 31 JULI 2023 | 13:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ongkos untuk menjadi ketua umum partai politik membutuhkan biaya yang sangat mahal. Terlebih, jika jabatan itu ada di partai politik yang sudah go public.

Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Mohammad Jusuf Kalla atau JK mencontohkan, untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar setidaknya membutuhkan biaya kurang lebih Rp600 miliar.

“Kalau sekarang anda menjadi ketua Golkar, jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp600 miliar,” ungkap JK saat menjadi Pembicara Kunci dalam seminar Puskapol UI bertajuk “Anak Muda untuk Politik” yang digelar di Aula Abdul Muis, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).


Namun begitu, JK menyebut bahwa ongkos ratusan miliar itu tidak hanya berlaku untuk Partai Golkar. Menurutnya, ongkos untuk menduduki kursi ketua umum itu agaknya tidak berlaku untuk parpol yang pendirinya masih ada.  

“Hampir semua partai tuh (biayanya mahal) terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem,” kata JK.

Sebab, kata JK, partai-partai yang sudah besar dan menjadi milik publik atau go publik tentu perebutan ketua umumnya membutuhkan biaya besar.

“Partai yang sudah go public artinya pemilihannya itu butuh biaya besar,” pungkasnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya