Berita

Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Mohammad Jusuf Kalla/RMOL

Politik

Kata JK, Tidak Murah Ongkos Menjadi Ketua Umum Parpol

SENIN, 31 JULI 2023 | 13:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ongkos untuk menjadi ketua umum partai politik membutuhkan biaya yang sangat mahal. Terlebih, jika jabatan itu ada di partai politik yang sudah go public.

Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Mohammad Jusuf Kalla atau JK mencontohkan, untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar setidaknya membutuhkan biaya kurang lebih Rp600 miliar.

“Kalau sekarang anda menjadi ketua Golkar, jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp600 miliar,” ungkap JK saat menjadi Pembicara Kunci dalam seminar Puskapol UI bertajuk “Anak Muda untuk Politik” yang digelar di Aula Abdul Muis, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).


Namun begitu, JK menyebut bahwa ongkos ratusan miliar itu tidak hanya berlaku untuk Partai Golkar. Menurutnya, ongkos untuk menduduki kursi ketua umum itu agaknya tidak berlaku untuk parpol yang pendirinya masih ada.  

“Hampir semua partai tuh (biayanya mahal) terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem,” kata JK.

Sebab, kata JK, partai-partai yang sudah besar dan menjadi milik publik atau go publik tentu perebutan ketua umumnya membutuhkan biaya besar.

“Partai yang sudah go public artinya pemilihannya itu butuh biaya besar,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya