Ilustrasi gedung KPK/RMOL
Sebanyak 45 peserta telah dinyatakan lulus administrasi dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023. Mereka berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yakni penulisan policy brief/makalah dan bahan presentasi.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Kantor Berita Politik RMOL melalui website rekrutmen.kpk.go.id pada Jumat (28/7), terdapat nama-nama 45 peserta yang lulus seleksi dalam berkas pengumuman nomor B/003/PANSELKPK/07/2023 tentang hasil seleksi administrasi seleksi terbuka pengisian JPT Madya dan Pratama di lingkungan KPK tahun 2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Ketua Tim Pansel, Supranawa Yusuf pada 25 Juli 2023.
Untuk jabatan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, sebanyak 12 peserta dinyatakan lulus administrasi. Yakni, Agung Yudha Wibowo (Direktur Monitoring KPK), Agus Salim (Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah), Bahtiar Ujang Purnama (Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK).
Selanjutnya, Cahyono Wibowo (Direktur Tindak Pidana Korupsi Polri), Edgar Diponegoro (Staf Khusus Bidang Keamanan Publik Otorita Ibukota Nusantara), Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi (Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK).
Kemudian, Rakhmad Setyadi (Kepala Biro Kerja Sama dan Penyuluhan Hukum Polri), Rosyanto Yudha Hermawan (Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan), Rudi Margono (Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau), Rudi Setiawan (Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Politik Polri), Sarjono Turin (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan), dan Yoyon Tony Surya Putra (Penyidik Tindak Pidana Utama Tk.II Bareskrim Polri).
Selanjutnya untuk Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, sebanyak enam peserta dinyatakan lulus administrasi. Yakni, Ade Komara Mulyana (Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim Badan Informasi Geospasial), Bastian (Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah).
Lalu, Eko Marjono (Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi KPK), Iwan Herniwan (Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), R. Dian Muhammad Johan Johor Mulyadi (Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), dan Yusran Lapananda (Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemerintah Kabupaten Gorontalo).
Selanjutnya untuk jabatan Direktur Penuntutan KPK, sebanyak lima peserta dinyatakan lulus administrasi, yakni Bima Suprayoga (Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat), Diah Yuliastuti (Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang).
Lalu, Eri Satriana (Fungsional Jaksa Ahli Madya Kejaksaan RI), Irene Putrie (Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Kejaksaan RI), dan Yudi Kristiana (Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Pemulihan Kejaksaan RI).
Selanjutnya untuk jabatan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, sebanyak 22 peserta dinyatakan lulus administrasi, yakni David Hartono Hutauruk (Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya KPK), Dodi Kurniawan (Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Togean Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
Lalu, Doli Wilfried Hasudungan Simanungkalit (Fungsional Auditor Ahli Madya Kementerian Kesehatan), Edi Suryanto (Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya KPK), Ekamasyithah (Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tolitoli).
Kemudian, Erwin Kurniawan (Kabagrenops Robinops Sops Polri), Hisar Siallagan (Kabagbingadikwa Robindiklat Lemdiklat Polri), Imam Turmudhi (Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya KPK), Maskur (Inspektur Pemerintah Kabupaten Jeneponto), Nadjamuddin Mointang (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
Lalu, Nanan Wisnaga (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang), Niken Ariati (Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya KPK), Rimon A M Siregar (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), Rini Triningsih (Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo).
Selanjutnya, Rio Andiono Lombone (Inspektur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow), Sony Sonjaya (Kabagrenopsnal Robinopsnal Bareskrim Polri), Tessa Mahardhika Sugiarto (Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya KPK), Togu Sihombing (Fungsional Pembina Industri Ahli Madya Kementerian Perindustrian).
Lalu, Tri Budi Haryoko (Fungsional Analis Hukum Ahli Madya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), Wahyu Bintono Hari Bawono (Kabagjiansis Rojianstra Sops Polri), Welfizar (Inspektur Pemerintah Kabupaten Agam), dan Zaily Oktosab Fitri Abidin (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam).
