Kudatuli Pelanggaran HAM Berat, Usman Hamid Minta Parpol Dorong Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc

Peristiwa Kerusuhan dua puluh tujuh Juli atau Kudatuli pada 27 Juli 1996 merupakan insiden pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sangat berat, kalau tidak bisa dibilang paling brutal, di Indonesia.

"Peristiwa 27 Juli kalau kita melihat sebenarnya ini satu bentuk pelanggaran HAM yang paling brutal di tahun '90-an," kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid, dalam diskusi bertajuk “Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996” di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (27/7).

Menurut Usman, intervensi kekuasaan sangat terlihat melalui upaya penyerangan dan pengambilalihan paksa kantor PDI. Dia berharap Komnas HAM dan pemerintah bisa membongkar kasus tersebut supaya tak dialami partai-partai lain di tanah air.

"Kasus ini harus dibongkar, kalau enggak dibongkar ini bisa berulang," tegas Usman.

Lebih lanjut, aktivis HAM ini pun mendesak agar Tragedi Kudatuli diusut tuntas dengan cara membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Ia juga meminta seluruh partai politik (parpol) di Parlemen untuk mendukung penyelesaian kasus ini.

"Mestinya kasus ini diusut kembali dengan mekanisme Pengadilan HAM dan saya kira partai politik punya tanggung jawab yang bisa mengambil peran untuk mendorong penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui pembentukan Pengadilan HAM AD Hoc," tutur Usman.

Selain Usman, hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut sejarawan sekaligus caleg PDIP Bonnie Triyana. Kemudian, pihak penanggap adalah saksi peristiwa 27 Juli 1996 sekaligus politikus PDIP Ribka Tjiptaning. Sementara Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjadi moderator diskusi.

Hadir pula sejumlah Ketua DPP PDIP seperti Rokhmin Dahuri, Ahmad Basarah, dan Wiryanti Sukamdani, hingga korban 27 Juli 1996 yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerukunan (FKK) 124.