Berita

Luhut Binsar Pandjaitan bersama Joko Widodo dan Airlangga Hartarto/Ist

Politik

Berupaya Rebut Golkar, Luhut Takut Dihabisi Lawan Politiknya Saat Jokowi Lengser

RABU, 26 JULI 2023 | 09:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ada kekhawatiran tersendiri bagi Menko bidang Kemaritiman dan investasi (Marves) Luhut Binsar Panjdaitan hingga akhirnya menyatakan keinginannya mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar.

Menurut Direktur Ekskeutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, Luhut khawatir setelah tak lagi menjabat sebagai menteri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) purna tugas sekitar Oktober 2024 nanti.

“Pasca dia sudah tidak jadi menteri lagi, Jokowi tidak jadi Presiden lagi di Oktober 2024, ya Luhut kan butuh sandaran, butuh pengamanan,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (26/5).


Menurut Ujang, Luhut beranggapan apabila dirinya kelak tak lagi memiliki jabatan politik maupun jabatan publik maka ia bakal dihabisi oleh lawan politiknya setelah Pilpres 2024.

“Kalau enggak punya posisi, tidak ada jabatan, ya maka dicari oleh lawan politiknya. Oleh karena itu menjadi Ketum Golkar adalah sebuah keharusan untuk menjaga dirinya Jokowi dan tentu grupnya untuk tetap aman,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah menyatakan keinginan mereka untuk menjadi ketua umum Partai Golkar.

Bahlil mengikuti langkah Luhut untuk menjadi calon pengganti Airlangga Hartarto yang saat ini tengah diguncang oleh isu Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Partai Golkar.

"Sebagai kader Golkar ketika melihat partainya dalam kondisi yang membutuhkan uluran tangan kader yang merasa bertanggung jawab saya yakin punya perasannya. Tapi melalui mekanisme yang jelas sesuai dengan organisasi," ujar Bahlil dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya