Berita

Peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro/RMOL

Politik

Siti Zuhro: Fenomena Tangkap Pejabat di Tahun Politik Membuat Demokrasi Tidak Sehat

RABU, 26 JULI 2023 | 05:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fenomena tangkap pejabat di tahun politik membuat masyarakat bertanya-tanya soal kesehatan demokrasi di Indonesia.

Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, mengatakan, cara-cara menjatuhkan lawan politik dengan menggunakan instrumen hukum jelas tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia.

“Itu yang membuat mengapa demokrasi kita tidak sehat, kompetisi kontestasi akan diikuti satu kompetisi yang tidak setara,” kata Siti Zuhro, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).


Dia juga mengatakan, tidak tepat jika harus mendepak seseorang dengan menggunakan instrumen hukum, hanya karena tak sejalan dalam pandangan politik.

Dia mencontohkan seperti yang dialami mantan Sekretaris Jenderal Nasdem, Johnny G Plate, yang ditangkap Kejaksaan Agung dalam jabatannya sebagai Menkominfo. Konon Johnny ditangkap setelah partainya mengumumkan pencapresan Anies Baswedan.

Ndak tepat kalau menurut saya, Jadi siapapun yang ingin mendukung Anies seolah-olah harus dieksekusi, apakah seperti itu?” dia balik bertanya.

Menurutnya, kualitas demokrasi di Indonesia kini tengah turun dengan adanya fenomena tangkap pejabat yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah.

Dia menambahkan, dalam kompetisi politik seharusnya mengedepankan kesetaraan, agar tidak berat sebelah. Dia juga menilai, kompetisi politik di Indonesia saat ini sedang tidak sehat.

“Ini ndak karuan, itu kan ndak setara, bagaimana mengkompetisikan kelas bulu sama kelas berat, itu kan gak mungkin seperti itu,” pungkasnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

UPDATE

BEI Atur Strategi Dorong Saham RI Kembali ke Panggung Global

Selasa, 26 Mei 2026 | 08:12

Kakak Beradik di Lubang Buaya Ditemukan Tak Bernyawa Setelah Hanyut di Selokan

Selasa, 26 Mei 2026 | 07:59

DPR Minta Transisi Tata Niaga Sawit Tak Korbankan Petani

Selasa, 26 Mei 2026 | 07:41

Meksiko Siap Tampung Timnas Piala Dunia Iran

Selasa, 26 Mei 2026 | 07:30

Bersih-Bersih FTSE Russell: Empat Saham Indonesia Didepak dari Indeks Global

Selasa, 26 Mei 2026 | 07:21

STOXX 600 dan DAX Melonjak Berkat Meredanya Risiko Energi

Selasa, 26 Mei 2026 | 07:03

Utang Kapal dari Inggris

Selasa, 26 Mei 2026 | 06:46

Pemprov Papua Harus Punya Wewenang Beri Izin Tambang

Selasa, 26 Mei 2026 | 06:23

Sembilan Tokoh Didapuk jadi Tim Formatur Kongres Kembali ke UUD 1945 Asli

Selasa, 26 Mei 2026 | 05:59

Wagub Jabar Berharap Persib Bisa Bicara Banyak di Level Asia

Selasa, 26 Mei 2026 | 05:39

Selengkapnya