Berita

Peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro/RMOL

Politik

Siti Zuhro: Fenomena Tangkap Pejabat di Tahun Politik Membuat Demokrasi Tidak Sehat

RABU, 26 JULI 2023 | 05:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fenomena tangkap pejabat di tahun politik membuat masyarakat bertanya-tanya soal kesehatan demokrasi di Indonesia.

Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, mengatakan, cara-cara menjatuhkan lawan politik dengan menggunakan instrumen hukum jelas tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia.

“Itu yang membuat mengapa demokrasi kita tidak sehat, kompetisi kontestasi akan diikuti satu kompetisi yang tidak setara,” kata Siti Zuhro, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).


Dia juga mengatakan, tidak tepat jika harus mendepak seseorang dengan menggunakan instrumen hukum, hanya karena tak sejalan dalam pandangan politik.

Dia mencontohkan seperti yang dialami mantan Sekretaris Jenderal Nasdem, Johnny G Plate, yang ditangkap Kejaksaan Agung dalam jabatannya sebagai Menkominfo. Konon Johnny ditangkap setelah partainya mengumumkan pencapresan Anies Baswedan.

Ndak tepat kalau menurut saya, Jadi siapapun yang ingin mendukung Anies seolah-olah harus dieksekusi, apakah seperti itu?” dia balik bertanya.

Menurutnya, kualitas demokrasi di Indonesia kini tengah turun dengan adanya fenomena tangkap pejabat yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah.

Dia menambahkan, dalam kompetisi politik seharusnya mengedepankan kesetaraan, agar tidak berat sebelah. Dia juga menilai, kompetisi politik di Indonesia saat ini sedang tidak sehat.

“Ini ndak karuan, itu kan ndak setara, bagaimana mengkompetisikan kelas bulu sama kelas berat, itu kan gak mungkin seperti itu,” pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya