Menkominfo Budi Arie Setiadi/Ist
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) ikut menelusuri dugaan kebocoran ratusan juta data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) di internet.
Penelusuran dilakukan dengan mencari sumber instansi yang mengalami kebocoran data. Serta berkoordinasi lintas instansi untuk mencari tahu sumber kebocoran data.
"Pengelolaan data kan banyak instansi, bank ngumpulin data, telekomunikasi kalau jadi pelanggan ngumpulin data. Kan banyak instansi yang mengumpulkan data, karena itulah dilakukan koordinasi supaya teman-teman instansi-instansi yang mengumpulkan data itu menjaga hak datanya, jangan dibocorkan," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta Selatan, Senin (24/7).
Kebocoran ratusan juta data kependudukan tersebut bermula dari unggahan akun Twitter @DailyDarkWeb, yang menampilkan laman forum hacker Breach Forums.
Dalam laman yang terpampang itu, hacker dengan nama akun RRR itu menawarkan 337 juta data penduduk yang diduga berasal dari hasil peretasan server
dukcapil.kemendagri.go.id.
Data-data yang ditawarkan dalam forum itu berisi informasi data kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir, nomor akta lahir, golongan darah, agama, dan status pernikahan.
Selain itu, juga terdapat data bapak dan ibu kandung yang dilengkapi nama lengkap dan NIK, pendidikan terakhir, serta jenis pekerjaan.
Dengan angka yang sangat besar, ada kemungkinan hasil peretasan tersebut turut memuat data orang yang sudah meninggal dunia. Sebab, jumlah penduduk Indonesia pada 2023 "hanya" 277,43 juta jiwa.
