Berita

Menkominfo Budi Arie Setiadi/Ist

Politik

Kemkominfo Telusuri Instansi Sumber Kebocoran Data Pribadi

SENIN, 24 JULI 2023 | 19:58 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) ikut menelusuri dugaan kebocoran ratusan juta data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) di internet.

Penelusuran dilakukan dengan mencari sumber instansi yang mengalami kebocoran data. Serta berkoordinasi lintas instansi untuk mencari tahu sumber kebocoran data.

"Pengelolaan data kan banyak instansi, bank ngumpulin data, telekomunikasi kalau jadi pelanggan ngumpulin data. Kan banyak instansi yang mengumpulkan data, karena itulah dilakukan koordinasi supaya teman-teman instansi-instansi yang mengumpulkan data itu menjaga hak datanya, jangan dibocorkan," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta Selatan, Senin (24/7).


Kebocoran ratusan juta data kependudukan tersebut bermula dari unggahan akun Twitter @DailyDarkWeb, yang menampilkan laman forum hacker Breach Forums.

Dalam laman yang terpampang itu, hacker dengan nama akun RRR itu menawarkan 337 juta data penduduk yang diduga berasal dari hasil peretasan server dukcapil.kemendagri.go.id.

Data-data yang ditawarkan dalam forum itu berisi informasi data kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir, nomor akta lahir, golongan darah, agama, dan status pernikahan.

Selain itu, juga terdapat data bapak dan ibu kandung yang dilengkapi nama lengkap dan NIK, pendidikan terakhir, serta jenis pekerjaan.

Dengan angka yang sangat besar, ada kemungkinan hasil peretasan tersebut turut memuat data orang yang sudah meninggal dunia. Sebab, jumlah penduduk Indonesia pada 2023 "hanya" 277,43 juta jiwa.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya