Berita

Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia/Net

Politik

Rebut Golkar Tak Menjamin Keamanan, Justru Akan Menyulitkan Luhut dan Bahlil

SENIN, 24 JULI 2023 | 13:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Upaya pihak-pihak tertentu merebut Partai Golkar dari kepemimpinan Airlangga Hartarto dinilai akan menyulitkan mereka.

Hal itu disampaikan Menurut Direktur Eksekutif Indoensia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (25/7).

“Justru dengan mengambil alih partai secara tidak terhormat, utamanya Golkar, justru akan menyulitkan mereka,” ujar Dedi.


Sebab, kata Dedi, Golkar diisi oleh politisi berpengalaman dan berintelektual dalam politik sehingga tidak mudah dikelabui. Oleh karena itu, upaya merebut Partai Golkar dari kepemimpinan Airlangga Hartarto bisa menjadi bumerang bagi pihak-pihak yang mencoba.

“Golkar berisi oleh politisi mapan dari sisi intelektual politik, mereka hanya akan memanfaatkan Luhut atau Bahlil,” kata Dedi.

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebelumnya telah menyatakan keinginan mereka untuk menjadi ketua umum Partai Golkar.

Luhut menyatakan bahwa jika DPP Partai Golkar benar-benar ingin melakukan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dan menggantikan Airlangga dengan dirinya sebagai ketua partai, maka ia tidak akan menolak.

“Tidak dengan cara berantem. Ya kalau itu memang maunya mereka (Luhut jadi ketum Golkar), saya ikut," ujar Luhut dalam acara Rosi, dikutip Jumat (21/7).

Sementara Bahlil, mengikuti langkah Luhut untuk menjadi calon pengganti Airlangga Hartarto yang saat ini tengah diguncang oleh isu Musyawarah Nasional Luar Biasa alias Munaslub.

"Sebagai kader Golkar ketika melihat partainya dalam kondisi yang membutuhkan uluran tangan kader yang merasa bertanggung jawab. Tapi melalui mekanisme yang jelas sesuai dengan organisasi," ujar Bahlil dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7).

Keinginan dua menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai sebagai upaya pengambilalihan partai yang saat ini dipimpin oleh Airlangga Hartarto guna memperpanjang kekuasaan Joko Widodo.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya