Berita

Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan bacapres Anies Baswedan/Net

Politik

KPP Butuh Golkar untuk Hadapi Poros PDIP dan KKIR

JUMAT, 21 JULI 2023 | 08:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Posisi Partai Golkar dalam Pilpres 2024 diprediksi lebih menguntungkan bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Bagaimanapun, KPP butuh dukungan partai besar untuk bertarung di Pemilu 2024.

Pengamat politik Citra Institute Efriza menganalisis, KPP yang diisi oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS tidak memiliki sosok cawapres yang bisa memberikan efek elektoral bagi sang capres, Anies Baswedan.

"KPP butuh dukungan partai lain, partai besar seperti Golkar," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (21/7).


Menurutnya, Golkar yang menduduki posisi ketiga pada Pemilu 2019 menjadi bekal pemenangan, dan bisa mencomot suara poros lain.

Poros lain yang dimaksud Efriza adalah Koalisi PDIP dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diisi Gerindra dan PKB.

"Dengan peringkat ketiga, Golkar memiliki kekuatan seimbang menghadapi dua koalisi lainnya yang diinisiasi oleh partai peringkat satu dan dua," paparnya.

Di samping itu, Golkar saat ini berpeluang memengaruhi KPP yang belum memiliki sosok cawapres. Ditambah, Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar punya peluang kecil diterima poros PDIP dan KKIR.

"Dengan bergabungnya Golkar, juga menguntungkan bagi KPP yaitu memperluas menggaet pemilih yang pro pemerintah, dan Airlangga masih punya peluang jadi cawapres," katanya.

"Itu karena Nasdem juga tidak punya resistensi dengan Golkar. Berbeda dengan Partai Demokrat dan PKS, karena latar irisan konstituen yang sama antara Nasdem dan Golkar," demikian Efriza. 

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya