Berita

Inspektur Wilayah III Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mars Ansori Wijaya

Politik

Demi Kesuksesan Pemilu, KPU Gelar Rakor Monitoring Kerjasama di Mandalika

KAMIS, 20 JULI 2023 | 23:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyadari bahwa dukungan dari para stakeholder dibutuhkan untuk bisa menyukseskan gelaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Atas alasan itu, KPU menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kerjasama di Hotel Raja Kuta Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Rakor dibuka langsung oleh Inspektur Wilayah III Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mars Ansori Wijaya yang ditandai dengan pemukulan gong pada Kamis malam (20/7).

Dalam sambutannya, Mars Ansori Wijaya menjelaskan bahwa pimpinan KPU banyak yang berhalangan hadir lantaran ada dua pleno yang digelar dalam waktu hampir bersamaan, yaitu pleno tentang penetapan komisioner KPU kabupaten/kota dan pleno mengenai anggaran.


Selanjutnya, Mars Ansori Wijaya membacakan pesan tertulis dari Sekjen KPU, Bernad Dermawan Sutrisno yang seharusnya memberi sambutan namun berhalangan hadir.

Menurutnya, KPU membutuhkan dukungan dari masyarakat dan swasta dalam rangka menyukseskan gelaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Sinergitas ini juga penting dalam rangka mendukung good goverment.

“KPU sudah bekerjasama dengan 87 kementerian, lembaga, dan instansi. Sejauh ini, belum dilakukan evaluasi menyeluruh atas kerjasama tersebut,” tutur Mars Ansori Wijaya.

Atas alasan itu, rakor digelar untuk menyatukan kesamaan pandangan dengan para stakeholder. Termasuk, untuk melihat kendala apa saja yang selama ini terjadi dan menemukan solusi untuk bisa menjalankan kerjasama.

“Hasil rakor penting dalam rangka memperkuat harmonisasi hubungan antarlembaga, untuk mendukung pemilu dan pilkada serentak,” sambungnya.

Tujuan utama rakor di Mandalika adalah untuk melakukan evaluasi kerjasama, mengetahui tindak lanjut program, mengetahui kendala dalam pelaksanaan, dan meminta saran serta kritik agar kerjasama bisa dijalankan dengan baik.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya