Berita

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramphosa/Net

Dunia

Afrika Selatan Minta ICC Hapus Perintah Tangkap Vladimir Putin

RABU, 19 JULI 2023 | 23:21 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Afrika Selatan meminta Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk membatalkan perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin menjelang KTT BRICS.

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengajukan pembatalan tersebut berdasarkan Pasal 97, di mana negara anggota dapat memohon untuk tidak melakukan penangkapan karena alasan pencegahan.

Dia tidak merinci proses permohonan izinnya, tetapi Afrika Selatan disebut Ramaphosa akan terlibat masalah jika tetap menjalankan kewajibannya sebagai anggota ICC.


"Rusia telah memperjelas bahwa menangkap Putin sama saja dengan pernyataan perang," tegas Ramaphosa, mengutip The Jerusalem Post pada Rabu (19/7).

Afrika Selatan telah berupaya untuk menghindari penangkapan Putin, di antaranya dengan berusahamemindahkan penyelenggaraan KTT di China. Negara itu dipilih karena bukan bagian dari ICC.

Kremlin belum mengatakan secara terbuka apakah Putin berniat untuk menghadiri KTT tersebut, dan Ramaphosa juga mengatakan belum ada keputusan akhir yang diambil.

Afrika Selatan akan menjadi tuan rumah KTT negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) bulan depan. Pertemuan itu dijadwalkan akan dihadiri oleh semua kepala negara secara langsung.

Tetapi ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin, menuduhnya melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak Ukraina ke Rusia. Afrika Selatan, sebagai anggota ICC, wajib menangkapnya jika dia muncul di KTT.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya