Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Cegah Pemadaman Listrik Selama Musim Panas, AS Izinkan Irak Untuk Bayar Listrik ke Iran

RABU, 19 JULI 2023 | 14:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Amerika Serikat (AS) telah memberikan izin kepada Irak untuk membayar tagihan listriknya kepada Iran melalui bank-bank non-Irak.

Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk mengatasi krisis listrik yang sedang melanda Irak selama musim panas, mengingat negara itu sangat bergantung pada pasokan listrik dari Iran.

Pada Selasa (18/7), Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, telah menandatangani pengabaian keamanan nasional selama 120 hari, yang memungkinkan Irak untuk menyetor pembayaran melalui bank-bank non-Irak di negara ketiga, bukan melalui rekening yang dibatasi di negara itu.


Dalam pengaturan sebelumnya, Irak harus menyetor pembayaran melalui rekening bank di Irak, namun langkah itu sering kali membatasi akses Iran terhadap dana tersebut. Kini, melalui pihak ketiga, Irak dapat melakukan kembali pembayarannya meski dana mereka masih tetap dibatasi hanya untuk pengeluaran barang-barang kemanusiaan, dan tetap memerlukan izin AS bagi Iran untuk dapat mengaksesnya.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Iran telah menekan Irak agar mendapatkan izin AS untuk menggunakan dana tersebut dengan mengancam akan memotong pasokan gas alamnya ke negara tersebut, yang berakibat pada pemadaman listrik yang tidak disukai oleh masyarakat.

Langkah terbaru ini memungkinkan Irak untuk membayar melalui bank-bank di luar negeri, dengan harapan dapat mengurangi tekanan yang diberikan Teheran kepada Baghdad.

"Kami berkomitmen untuk membantu rakyat Irak yang terus-menerus berhadapan dengan tekanan dari Iran dalam mengakses dana tersebut," kata seorang pejabat AS, seperti dikutip Reuters, Rabu (19/7).

Ketegangan antara Washington dan Teheran telah meningkat sejak AS menarik diri dari kesepakatan nuklir pada 2018 dan kembali memberlakukan sanksi ekonomi yang meluas. Ketidakpastian mengenai masa depan perjanjian tersebut telah meningkat setelah kegagalan Presiden AS saat ini, Joe Biden, untuk menghidupkan kembali kesepakatan tersebut.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya