Berita

Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam/RMOL

Politik

Budi Arie Menkominfo, Bukti Konsolidasi Relawan Jokowi Memang Mengarah ke Prabowo Subianto

RABU, 19 JULI 2023 | 09:58 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ditunjuknya Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo mengkonfirmasi bahwa Partai Nasdem telah diberi sanksi politik oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, jabatan Menkominfo merupakan jatah Partai Nasdem dengan kadernya Johnny G Plate.

Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menganalisa bahwa Partai Nasdem yang dipimpin oleh Surya Paloh mendapatkan sanksi politik atas atas konsekuensi dari perjuangan Nasdem dalam memperjuangkan narasi perubahan dan mencapreskan Anies Baswdan.

Selain itu, diberinya porsi besar bagi Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo seolah menegaskan bahwa Jokowi memiliki perhatian besar kepada jaringan relawannya yang sempat aktif menjalankan Musra (Musyawarah Rakyat) selama setahun lalu. Padahal, Projo sendiri sempat dituding PDIP sebagai "hanya sempalan kecil" dari jaringan relawan Jokowi, yang hingga ini tidak terdaftar sebagai bagian dari relawan pemenangan pencapresan Ganjar Pranowo.

Bahkan, pengamatan Umam, belakangan ini Projo sering menujukkan kedekatannya dengan Capres Partai Gerindra Prabowo Subiyanto. Hal itu dikonfirmasi oleh hasil Musra yang menempatkan Prabowo sebagai Capres pilihan pertama dengan perolehan angka 20 Persen, disusul Ganjar 19 persen, dan Airlangga Hartarto 12,5 persen.

"Artinya, konsolidasi mesin politik relawan di sekitar Jokowi yang kini merapat ke Prabowo Subiyanto, justru diberikan kekuasaan besar dalam pemerintahan Jokowi. Hal ini seolah semakin menegaskan bahwa preferensi politik Jokowi memang lebih mengarah kepada Prabowo Subiyanto, ketimbang rekan separtainya Ganjar Pranowo," jelas Umam.

Bacaan Umam, Jokowi mengindikasikan bandul politiknya akan diarahkan ke Prabowo karena orang nomor satu di Indonesia itu menyatakan di hadapan jaringan relawannya meminta agar relawan tidak banyak bergerak dulu mengingat "koalisi belum pasti".

"Statemen itu seolah menegasikan kesiapan pencapresan Ganjar yang jelas-jelas sudah siap, mengingat PDIP sendiri telah memiliki golden ticket yang tidak perlu menunggu kepastian berlayar atau tidaknya menuju Pilpres 2024 mendatang," pungkasnya.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

UPDATE

Dirjen Anggaran Kemenkeu Jadi Tersangka, Kejagung Didesak Periksa Tan Kian

Sabtu, 08 Februari 2025 | 21:31

Kawal Kesejahteraan Rakyat, AHY Pede Demokrat Bangkit di 2029

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:55

Rocky Gerung: Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:53

Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:01

Tepis Dasco, Bahlil Klaim Satu Frame dengan Prabowo soal LPG 3 Kg

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:50

Dominus Litis Revisi UU Kejaksaan, Bisa Rugikan Hak Korban dan tersangka

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:28

Tarik Tunai Pakai EDC BCA Resmi Kena Biaya Admin Rp4 Ribu

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:16

Ekspor Perdana, Pertamina Bawa UMKM Tempe Sukabumi Mendunia

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:41

TNI AL Bersama Tim Gabungan Temukan Jenazah Jurnalis Sahril Helmi

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:22

Penasehat Hukum Ungkap Dugaan KPK Langgar Hukum di Balik Status Tersangka Sekjen PDIP

Sabtu, 08 Februari 2025 | 17:42

Selengkapnya