Budi Arie Menkominfo, Bukti Konsolidasi Relawan Jokowi Memang Mengarah ke Prabowo Subianto

Ditunjuknya Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo mengkonfirmasi bahwa Partai Nasdem telah diberi sanksi politik oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, jabatan Menkominfo merupakan jatah Partai Nasdem dengan kadernya Johnny G Plate.

Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menganalisa bahwa Partai Nasdem yang dipimpin oleh Surya Paloh mendapatkan sanksi politik atas atas konsekuensi dari perjuangan Nasdem dalam memperjuangkan narasi perubahan dan mencapreskan Anies Baswdan.

Selain itu, diberinya porsi besar bagi Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo seolah menegaskan bahwa Jokowi memiliki perhatian besar kepada jaringan relawannya yang sempat aktif menjalankan Musra (Musyawarah Rakyat) selama setahun lalu. Padahal, Projo sendiri sempat dituding PDIP sebagai "hanya sempalan kecil" dari jaringan relawan Jokowi, yang hingga ini tidak terdaftar sebagai bagian dari relawan pemenangan pencapresan Ganjar Pranowo.

Bahkan, pengamatan Umam, belakangan ini Projo sering menujukkan kedekatannya dengan Capres Partai Gerindra Prabowo Subiyanto. Hal itu dikonfirmasi oleh hasil Musra yang menempatkan Prabowo sebagai Capres pilihan pertama dengan perolehan angka 20 Persen, disusul Ganjar 19 persen, dan Airlangga Hartarto 12,5 persen.

"Artinya, konsolidasi mesin politik relawan di sekitar Jokowi yang kini merapat ke Prabowo Subiyanto, justru diberikan kekuasaan besar dalam pemerintahan Jokowi. Hal ini seolah semakin menegaskan bahwa preferensi politik Jokowi memang lebih mengarah kepada Prabowo Subiyanto, ketimbang rekan separtainya Ganjar Pranowo," jelas Umam.

Bacaan Umam, Jokowi mengindikasikan bandul politiknya akan diarahkan ke Prabowo karena orang nomor satu di Indonesia itu menyatakan di hadapan jaringan relawannya meminta agar relawan tidak banyak bergerak dulu mengingat "koalisi belum pasti".

"Statemen itu seolah menegasikan kesiapan pencapresan Ganjar yang jelas-jelas sudah siap, mengingat PDIP sendiri telah memiliki golden ticket yang tidak perlu menunggu kepastian berlayar atau tidaknya menuju Pilpres 2024 mendatang," pungkasnya.