Berita

Diskusi terpumpun tentang Human Capital Index di Sektor Pendidikan di Sekretariat Wapres, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/7)/Ist

Politik

Stafsus Wapres: Harus Ada Upaya Serius Atasi Darurat Literasi di Indonesia

RABU, 19 JULI 2023 | 04:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Keinginan mencapai SDM unggul dan generasi emas 2045, akan menemui tantangan yang sangat berat. Salah satunya, adalah situasi darurat literasi yang sedang terjadi saat ini.
 
Begitu dikatakan Staf Khusus Wakil Presiden Gatot Prio Utomo saat menyimpulkan hasil diskusi terpumpun tentang Human Capital Index di Sektor Pendidikan di Sekretariat Wapres, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).

Mengutip data Kementerian Pendidikan, kata Gatot Prio Utomo, kondisi pendidikan nasional Indonesia sedang berada dalam darurat literasi dan numerasi. Tepatnya, satu dari dua peserta didik di Indonesia, belum mencapai kompetensi minimum literasi.


"Kondisi ini berpotensi menurunkan capaian Human Capital Index Indonesia yang hanya 54 persen, terlebih munculnya learning loss akibat pandemi Covid-19," ujar Gatot.

Gatot menyampaikan, sebetulnya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah melakukan berbagai dukungan kebijakan untuk mengatasi situasi darurat literasi ini. Setidaknya, tertuang dalam Kurikulum Merdeka, Program Merdeka Belajar, Pendidikan Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, dan Rapor Pendidikan.

Efektifitas berbagai kebijakan pemerintah ini, menurutnya, harus mendapat dukungan penuh masyarakat agar situasi darurat literasi dan numerasi bisa secepatnya kita berantas.

"Situasinya tidak mudah tetapi kami percaya dan meyakini sinergi dan kolaborasi pemerintah dengan semua elemen masyarakat akan berhasil membawa Indonesia menjemput generasi emas 2045,” tuturnya.

Ke depan, dia mengusulkan upaya percepatan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah dapat meniru penanggulangan stunting yang memiliki Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TP2S).

“Harus ada semacam Tim Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang dibentuk secara regulatif di bawah Presiden atau Wakil Presiden sehingga kolaborasi seluruh stakeholder dapat terintegrasi secara utuh karena kerja kerja peningkatan mutu pendidikan," pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Dunia Film Berduka, Bintang Jurassic Park Sam Neill Meninggal Dunia

Senin, 13 Juli 2026 | 16:19

Kapolri dan Jajaran Sowan ke Cilangkap Perkuat Silaturahmi dengan Panglima TNI

Senin, 13 Juli 2026 | 16:16

Bincang Ringan di Cilangkap

Senin, 13 Juli 2026 | 16:10

Demokrat Minta Kasus Mantan Jampidsus Febrie Diserahkan ke KPK

Senin, 13 Juli 2026 | 16:06

DPR Buka Peluang Panggil Mahfud MD Bahas Dugaan Cacat Prosedur Kasus Febrie

Senin, 13 Juli 2026 | 16:02

Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Kebakaran Maut di Bangkok

Senin, 13 Juli 2026 | 15:59

Rasio Defisit APBN 2026 Paling Tinggi Imbas Lonjakan Belanja Negara

Senin, 13 Juli 2026 | 15:53

Prabowo Diminta Ambil Langkah Strategis Atasi Ketegangan Polri-Kejaksaan

Senin, 13 Juli 2026 | 15:44

Polri Didesak Berantas Buzzer Penyebar Disinformasi soal Pengamanan Kejaksaan

Senin, 13 Juli 2026 | 15:30

Rakernas GPA Tegaskan Dukungan Penuh ke Prabowo dan Polri

Senin, 13 Juli 2026 | 15:16

Selengkapnya