Berita

Diskusi terpumpun tentang Human Capital Index di Sektor Pendidikan di Sekretariat Wapres, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/7)/Ist

Politik

Stafsus Wapres: Harus Ada Upaya Serius Atasi Darurat Literasi di Indonesia

RABU, 19 JULI 2023 | 04:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Keinginan mencapai SDM unggul dan generasi emas 2045, akan menemui tantangan yang sangat berat. Salah satunya, adalah situasi darurat literasi yang sedang terjadi saat ini.
 
Begitu dikatakan Staf Khusus Wakil Presiden Gatot Prio Utomo saat menyimpulkan hasil diskusi terpumpun tentang Human Capital Index di Sektor Pendidikan di Sekretariat Wapres, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).

Mengutip data Kementerian Pendidikan, kata Gatot Prio Utomo, kondisi pendidikan nasional Indonesia sedang berada dalam darurat literasi dan numerasi. Tepatnya, satu dari dua peserta didik di Indonesia, belum mencapai kompetensi minimum literasi.


"Kondisi ini berpotensi menurunkan capaian Human Capital Index Indonesia yang hanya 54 persen, terlebih munculnya learning loss akibat pandemi Covid-19," ujar Gatot.

Gatot menyampaikan, sebetulnya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah melakukan berbagai dukungan kebijakan untuk mengatasi situasi darurat literasi ini. Setidaknya, tertuang dalam Kurikulum Merdeka, Program Merdeka Belajar, Pendidikan Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, dan Rapor Pendidikan.

Efektifitas berbagai kebijakan pemerintah ini, menurutnya, harus mendapat dukungan penuh masyarakat agar situasi darurat literasi dan numerasi bisa secepatnya kita berantas.

"Situasinya tidak mudah tetapi kami percaya dan meyakini sinergi dan kolaborasi pemerintah dengan semua elemen masyarakat akan berhasil membawa Indonesia menjemput generasi emas 2045,” tuturnya.

Ke depan, dia mengusulkan upaya percepatan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah dapat meniru penanggulangan stunting yang memiliki Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TP2S).

“Harus ada semacam Tim Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang dibentuk secara regulatif di bawah Presiden atau Wakil Presiden sehingga kolaborasi seluruh stakeholder dapat terintegrasi secara utuh karena kerja kerja peningkatan mutu pendidikan," pungkasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Pasar Jaya Minta Maaf soal Gunungan Sampah di Pasar Induk Kramat Jati

Minggu, 29 Maret 2026 | 00:01

BRIN Gandeng UAG University Kolaborasi Perkuat Talenta Peneliti Indonesia

Sabtu, 28 Maret 2026 | 23:40

Masyarakat Apresiasi Bazar dan Hiburan Rakyat di Monas

Sabtu, 28 Maret 2026 | 23:30

Menata Ulang Skema Konsesi Bandara

Sabtu, 28 Maret 2026 | 23:00

Tak Bisa Asal Gugat, Sengketa Partai Harus Selesai di Internal Dulu

Sabtu, 28 Maret 2026 | 22:41

Peradilan Militer Punya Legitimasi dan Tak Bisa Dipisahkan dari Sistem

Sabtu, 28 Maret 2026 | 22:21

Pasar Murah di Monas, Pemerintah Salurkan Ratusan Ribu Paket Sembako

Sabtu, 28 Maret 2026 | 22:05

Juara Hafalan Al-Quran di Lybia, Pratu Nawawi Terima Kenaikan Pangkat

Sabtu, 28 Maret 2026 | 21:41

Rudal Israel Hantam Mobil Pers, Fatima Ftouni Jurnalis Al Mayadeen Gugur

Sabtu, 28 Maret 2026 | 21:37

DPR Optimistis Diplomasi Pemerintah Amankan Kapal Pertamina di Selat Hormuz

Sabtu, 28 Maret 2026 | 21:17

Selengkapnya