Berita

Diskusi terpumpun tentang Human Capital Index di Sektor Pendidikan di Sekretariat Wapres, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/7)/Ist

Politik

Stafsus Wapres: Harus Ada Upaya Serius Atasi Darurat Literasi di Indonesia

RABU, 19 JULI 2023 | 04:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Keinginan mencapai SDM unggul dan generasi emas 2045, akan menemui tantangan yang sangat berat. Salah satunya, adalah situasi darurat literasi yang sedang terjadi saat ini.
 
Begitu dikatakan Staf Khusus Wakil Presiden Gatot Prio Utomo saat menyimpulkan hasil diskusi terpumpun tentang Human Capital Index di Sektor Pendidikan di Sekretariat Wapres, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).

Mengutip data Kementerian Pendidikan, kata Gatot Prio Utomo, kondisi pendidikan nasional Indonesia sedang berada dalam darurat literasi dan numerasi. Tepatnya, satu dari dua peserta didik di Indonesia, belum mencapai kompetensi minimum literasi.


"Kondisi ini berpotensi menurunkan capaian Human Capital Index Indonesia yang hanya 54 persen, terlebih munculnya learning loss akibat pandemi Covid-19," ujar Gatot.

Gatot menyampaikan, sebetulnya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah melakukan berbagai dukungan kebijakan untuk mengatasi situasi darurat literasi ini. Setidaknya, tertuang dalam Kurikulum Merdeka, Program Merdeka Belajar, Pendidikan Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, dan Rapor Pendidikan.

Efektifitas berbagai kebijakan pemerintah ini, menurutnya, harus mendapat dukungan penuh masyarakat agar situasi darurat literasi dan numerasi bisa secepatnya kita berantas.

"Situasinya tidak mudah tetapi kami percaya dan meyakini sinergi dan kolaborasi pemerintah dengan semua elemen masyarakat akan berhasil membawa Indonesia menjemput generasi emas 2045,” tuturnya.

Ke depan, dia mengusulkan upaya percepatan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah dapat meniru penanggulangan stunting yang memiliki Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TP2S).

“Harus ada semacam Tim Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang dibentuk secara regulatif di bawah Presiden atau Wakil Presiden sehingga kolaborasi seluruh stakeholder dapat terintegrasi secara utuh karena kerja kerja peningkatan mutu pendidikan," pungkasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya