Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Di Balik Menjaga Stabilitas dan Kedaulatan, Partai Komunis China Merongrong HAM Uighur dan Hong Kong

SENIN, 17 JULI 2023 | 21:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Dalam beberapa tahun terakhir, publik telah menyaksikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Partai Komunis China (PKC), baik di Xinjiang maupun Hong Kong.

Dengan dalih menjaga stabilitas internal dan menjaga kedaulatan, PKC kerap melegalkan berbagai cara.

Lewat buku bertajuk "Cina's Search for Security", Andrew Nathan dan Andrew Scobell menyoroti berbagai cara yang dilakukan PKC untuk mempertahankan cengkeraman kekuasaannya.

Di Xinjiang, PKC telah mengategorikan Muslim Uighur sebagai kelompok ekstremis membahayakan stabilitas dan kedaulatan negara. Sebagai tanggapan, PKC menggunakan teknologi artificial intelligence untuk mengawasi Uighur. PKC juga menekan populasi Uighur dengan kontrol kelahiran secara paksa.

Berbagai kelompok HAM meyakini lebih dari satu juta Uighur ditahan di kamp-kamp interniran di Xinjiang. Di sana mereka menghadapi indoktrinasi paksa, penyiksaan, hingga kematian.

Temuan-temuan dari kelompok HAM dan PBB membuat beberapa negara Barat, termasuk Amerika Serikat (AS), menyebut tindakan PKC ini sebagai genosida.

"Strategi komprehensif untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia China harus mencakup mekanisme pertanggungjawaban seperti sanksi keuangan yang ditargetkan, larangan visa, dan langkah-langkah yang lebih luas untuk memerangi kegiatan ilegal, seperti UU Pencegahan Kerja Paksa Uighur atau langkah-langkah untuk mengatasi pencucian uang dan keuangan ilegal," kata dua penulis itu.

Selain Uighur, PKC juga dinilai telah mengikis kebebasan warga Hong Kong dengan menerapkan UU Keamanan Nasional pada 2020.

UU tersebut telah sangat membatasi kebebasan sipil dan politik di Hong Kong, mengakibatkan erosi yang signifikan terhadap supremasi hukum.

Organisasi pers independen seperti Apple Daily dan Stand News telah ditutup paksa. Sementara lingkungan bisnis di Hong Kong telah dikompromikan oleh penghindaran sanksi yang didukung pemerintah, pencucian uang, dan aktivitas keuangan terlarang lainnya.

Pendekatan yang dilakukan terhadap Uighur dan Hong Kong menunjukkan PKC akan melakukan apa pun, berapa pun biayanya, untuk mempertahankan kekuasaan.

Populer

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Jaksa KPK Ungkap Keterlibatan Orang Tua Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor dalam Kasus Gazalba Saleh

Senin, 06 Mei 2024 | 13:05

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Jokowi Keluhkan Peredaran Uang yang Semakin Kering, Ekonom: Akibat Utang yang Ugal-ugalan

Rabu, 08 Mei 2024 | 17:05

Butuh 35.242 Dukungan bagi Calon Perseorangan Maju di Pilwalkot Cimahi

Rabu, 08 Mei 2024 | 17:01

Kemendag Amankan Satu Kapal Tanpa Kelengkapan Dokumen Impor di Palembang

Rabu, 08 Mei 2024 | 16:58

Mardani Dukung Sikap Oposisi Ganjar: Itu Ksatria!

Rabu, 08 Mei 2024 | 16:55

Google Pixel 8A Resmi Dirilis, Dibanderol Mulai Rp8 Jutaan

Rabu, 08 Mei 2024 | 16:44

Wakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Bacalon Bupati Atam Lewat Nasdem

Rabu, 08 Mei 2024 | 16:39

Pakar: Sosok Menkeu yang Baru Baiknya Berlatar Belakang Teknokrat Dibandingkan Politisi

Rabu, 08 Mei 2024 | 16:33

Satgas Catur Bais TNI Berhasil Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas di Sebatik

Rabu, 08 Mei 2024 | 16:32

Militer Taiwan Bersiap Hadapi Ancaman China Jelang Pelantikan Presiden

Rabu, 08 Mei 2024 | 16:31

BTN Relokasi Kantor Cirebon

Rabu, 08 Mei 2024 | 16:09

Selengkapnya