Gubernur Papua non-aktif, Lukas Enembe/RMOL
Kembali sakit karena tidak mau makan dan minum obat, Gubernur Papua non-aktif, Lukas Enembe (LE) kembali dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, dokter KPK sejak Sabtu (15/7) sudah merekomendasikan agar Lukas dirujuk ke RSPAD.
Akan tetapi, Lukas menolak. Sehingga tim Jaksa kemudian menghubungi pihak Penasihat Hukum (PH) dan keluarga Lukas agar dapat membujuk supaya mau dibawa ke RSPAD.
"Lukas semalam dibawa ke RSPAD," ujar Ali kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin pagi (17/7).
Ali menjelaskan, berdasarkan informasi, kondisi kesehatan Lukas menurun karena tidak mau makan dan minum obat dari dokter.
"Untuk itu ke depan kami berharap yang bersangkutan dapat kooperatif dan disiplin mengkonsumsi obat dan mengikuti saran dokter demi kesehatan dan kelancaran proses persidangannya," pungkas Ali.
Sebelumnya, Lukas juga sempat dibantarkan ke RSPAD pada Senin (26/6) hingga Jumat (7/7) untuk mendapatkan perawatan.
Lukas sendiri merupakan terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan proyek infrastruktur di Provinsi Papua.
Dalam perkara itu, Lukas didakwa menerima hadiah yang keseluruhannya sebesar Rp45.843.485.350 (Rp45,8 miliar) bersama-sama dengan Mikael Kambuaya selaku Kepala Dinas PU Pemprov Papua tahun 2013-2017 dan bersama Gerius One Yoman selaku Kepala Dinas PUPR Pemprov Papua tahun 2018-2021.
Uang tersebut diterima dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya, dan PT Melonesia Cahaya Timur sebesar Rp10.413.929.500 (Rp10,4 miliar).
Selanjutnya, menerima uang dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, Direktur PT Tabi Bangun Papua sekaligus pemilik manfaat CV Walibhu sebesar Rp35.429.555.850 (Rp35,4 miliar).
Uang tersebut diberikan agar terdakwa Lukas bersama-sama dengan Mikael dan Gerius mengupayakan perusahaan-perusahaan yang digunakan Piton Enumbi dan Rijatono Lakka dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua TA 2013-2022.
Selain itu, Lukas juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp1 miliar yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku Gubernur Papua periode 2013-2018.
Lukas sendiri saat ini juga masih berstatus sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang sedang ditangani KPK.
KPK sudah menyita aset Lukas senilai Rp144,7 miliar, berupa uang tunai senilai Rp81,9 miliar dalam bentuk mata uang rupiah, dolar AS, dan dolar Singapura, lalu berupa tanah dan bangunan, emas, dan kendaraan senilai lebih dari Rp62,7 miliar.
