Wacana Penundaan Pilkada, PAN Minta Kepala Daerah Definitif Ditentukan

Usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunda pelaksanaan Pilkada 2024 menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan sebaiknya justru kepala daerah definitif segera ditentukan bukan malah mengumbar isu penundaan Pilkada.

"Substansinya adalah legitimasi pemimpin dan kedaulatan rakyat di daerah. Pilkada jangan hanya dilihat sebagai proses pencalonannya saja, tetapi juga tentang urgensi berjalannya pemerintahan dengan kepala daerah yang definitif," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Minggu (16/7).

Menurutnya, pemimpin yang definitif hasil pilkada bisa merumuskan program-program pembangunan ekonomi untuk 5 tahun ke depan dan mempersiapkan rencana pelaksanaannya. Pemimpin hasil pilkada juga akan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan.

"Apalagi bulan November nanti itu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah merupakan hasil Pemilu 2024 sehingga eksekutif definitifnya juga sebaiknya segera ditetapkan,"ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini memahami perhatian Ketua Bawaslu tentang potensi gangguan keamanan. Namun ia meyakini aparat keamanan pasti akan mempersiapkan sebaik-baiknya.

"Tentu aparat keamanan punya SOP menghadapi agenda nasional Pilkada serentak ini. Saya percaya aparat mampu meredam potensi konflik karena persiapan dan simulasi yang dilakukan terus menerus,"katanya.

Di sisi lain, kata Eddy, jika melihat potensi konflik di daerah akibat pilkada juga terus turun dari tahun ke tahun.

"Saya yakin masyarakat kita semakin dewasa dalam berdemokrasi dan siap menang maupun siap kalah dalam sebuah kontestasi politik," tutup Eddy Soeparno.