AHY Sentil Etika Pejabat Negara Terlibat Bisnis

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti etika lembaga negara yang terlibat bisnis. Ia menyampaikan hal itu dalam pidato politiknya bertema “Agenda Perubahan dan Perbaikan, untuk Indonesia yang Lebih Baik" pada Jumat malam (14/7).

Menurut AHY, pejabat yang demikian itu tidak menghendaki tata pemerintahan yang baik atau good governance. Khususnya, dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

“Menjadi tidak etis, jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis, sementara ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi, yang terkait langsung dengan bisnis itu. Jelas ada konflik kepentingan!” tegas AHY.

Ironisnya lagi, kata AHY, wilayah bisnis pejabat tersebut justru menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Di mana si pejabat itu terlibat dalam penyusunan APBN tersebut.

“Ini namanya, "jeruk makan jeruk" atau "berburu di kebun binatang". Karenanya, Demokrat berpendapat, bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan,” pungkasnya.