Para pekerja bantuan kemanusiaan menurunkan kantong bantuan di sebuah gudang dekat perbatasan Bab al-Hawa, Suriah/Net
Pemerintah Suriah memberi izin kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk melanjutkan pengiriman bantuan ke wilayah barat laut Suriah selama enam bulan lagi, melalui penyeberangan perbatasan dari Turkiye.
Keputusan tersebut diambil setelah Dewan Keamanan PBB gagal memperpanjang otorisasi untuk operasi bantuan lintas batas tersebut.
Dalam surat yang dikirim kepada Dewan Keamanan PBB pada Kamis (13/7), Duta Besar Suriah Bassam Sabbagh, menekankan bahwa pengiriman bantuan PBB harus dilakukan dengan kerja sama penuh dan berkoordinasi dengan pemerintah Suriah.
Selama ini, bantuan yang dikirim melalui perbatasan Turkiye telah banyak menolong jutaan orang di wilayah barat laut Suriah yang dikuasai oposisi.
Namun kesepakatan pengiriman berakhir pada awal pekan ini karena negosiasi terkait perpanjangannya gagal setelah Rusia menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB.
Sementara, seperti dikutip
Reuters, Jumat (14/7), otorisasi dari DK PBB sangat diperlukan karena pemerintah Suriah tidak memberikan persetujuan langsung terhadap operasi bantuan PBB, di wilayah oposisi itu.
Awalnya, pengiriman bantuan dilakukan dari Irak, Yordania, dan dua titik di Turkiye ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh oposisi di Suriah. Namun, Rusia dan China yang bersekutu dengan pemerintah Suriah, berusaha membatasi pengiriman tersebut hanya melalui penyeberangan perbatasan Bab al-Hawa di Turkiye.
"Di bawah mandat PBB, perbatasan Bab al-Hawa memiliki pemantauan bantuan standar baik, untuk memastikan bantuan tidak disalahgunakan," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward dalam sebuah pernyataan.
Sementara itu, menanggapi perizinan dari pemerintah Suriah itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, menyatakan bahwa saat ini tidak ada lagi kebutuhan bagi DK PBB untuk memberikan suara mengenai otorisasi pengiriman bantuan lintas batas, karena pemerintah Suriah telah memberikan persetujuannya sendiri.
"Setiap upaya untuk mengajukan rancangan keputusan baru untuk memilih, tidak akan berarti apa-apa selain permainan politik semata," tulisnya di Twitter.
Penolakan Rusia dan Suriah itu sebelumnya datang karena mereka berpendapat bahwa operasi bantuan tersebut melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Suriah. Seharusnya, lebih banyak bantuan dikirimkan dari dalam negeri untuk mengurangi kekhawatiran penyalahgunaan bantuan.
