Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

UNDP: 165 Juta Orang Baru Masuk ke Jurang Kemiskinan Akibat Pandemi dan Perang

JUMAT, 14 JULI 2023 | 12:01 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pandemi Covid-19, krisis biaya hidup, dan perang di Ukraina telah mendorong 165 juta orang ke dalam kemiskinan sejak tahun 2020.

Data dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dirilis pada Kamis (13/7) ini menunjukkan 75 juta orang akan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem, yang didefinisikan sebagai hidup dengan kurang dari 2,15 dolar AS per hari, antara tahun 2020 hingga akhir tahun 2023.

Sementara 90 juta orang lainnya akan jatuh di bawah garis kemiskinan 3,65 dolar AS per hari.


“Yang paling miskin paling menderita dan pendapatan mereka pada 2023 diproyeksikan tetap di bawah tingkat pra-pandemi,” kata laporan Program Pembangunan PBB, UNDP.

UNDP mencatat, buruknya situasi ini bukan hanya pada level mikro, namun juga makro. Lantaran banyak negara akhirnya berutang untuk membiayai pengeluaran sosial dan berdampak lebih besar.

“Di negara-negara dengan utang tinggi, ada korelasi antara tingkat utang yang tinggi, belanja sosial yang tidak mencukupi, dan peningkatan tingkat kemiskinan yang mengkhawatirkan," jelas Kepala UNDP, Achim Steiner, seperti dikutip Reuters.

Menurut laporan tersebut, biaya tahunan untuk mengangkat 165 juta orang miskin baru keluar dari kemiskinan akan mencapai lebih dari 14 miliar dolar AS, atau 0,009 persen dari output global.

Jika kerugian pendapatan di antara orang yang sudah miskin sebelum guncangan juga dimasukkan, biaya mitigasi akan mencapai sekitar 107 miliar dolar AS, atau 0,065 persen dari PDB dunia.

Menurut laporan PBB lainnya yang diterbitkan pada Rabu (12/7), sekitar 3,3 miliar orang, hampir setengah dari umat manusia, tinggal di negara-negara yang membelanjakan lebih banyak untuk membayar bunga utang daripada pendidikan dan kesehatan.

Dan negara-negara berkembang, meskipun memiliki tingkat utang yang lebih rendah, membayar lebih banyak bunga, sebagian karena tingkat utang yang lebih tinggi.

Untuk itu, Steiner menekankan perlunya restrukturisasi utang bagi negara-negara berkembang.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

UPDATE

Board of Peace: Pergeseran Rational Choice ke Pragmatisme Politik

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:45

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:25

Kawasan Industri Jateng Motor Baru Transformasi Ekonomi Nasional

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:58

Ustaz Adi Hidayat Sambangi Markas Marinir

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:42

Ketua BEM UGM: Semakin Ditekan, Justru Kami Semakin Melawan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:26

Praktisi Hukum: Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Bisa jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:06

PBNU dan Majelis Alumni IPNU Peroleh Wakaf Alquran di Bulan Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:45

Kejagung Tegaskan Hukuman Mati ABK di Kasus Narkoba sesuai Fakta Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:30

Mantan Danyon Sat 71.2 Kopassus Jabat Dandim 0509 Kabupaten Bekasi

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:15

KPK Bakal Kulik Dugaan Aliran Uang Suap Importasi ke Dirjen Bea Cukai

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:00

Selengkapnya