Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

UNDP: 165 Juta Orang Baru Masuk ke Jurang Kemiskinan Akibat Pandemi dan Perang

JUMAT, 14 JULI 2023 | 12:01 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pandemi Covid-19, krisis biaya hidup, dan perang di Ukraina telah mendorong 165 juta orang ke dalam kemiskinan sejak tahun 2020.

Data dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dirilis pada Kamis (13/7) ini menunjukkan 75 juta orang akan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem, yang didefinisikan sebagai hidup dengan kurang dari 2,15 dolar AS per hari, antara tahun 2020 hingga akhir tahun 2023.

Sementara 90 juta orang lainnya akan jatuh di bawah garis kemiskinan 3,65 dolar AS per hari.

“Yang paling miskin paling menderita dan pendapatan mereka pada 2023 diproyeksikan tetap di bawah tingkat pra-pandemi,” kata laporan Program Pembangunan PBB, UNDP.

UNDP mencatat, buruknya situasi ini bukan hanya pada level mikro, namun juga makro. Lantaran banyak negara akhirnya berutang untuk membiayai pengeluaran sosial dan berdampak lebih besar.

“Di negara-negara dengan utang tinggi, ada korelasi antara tingkat utang yang tinggi, belanja sosial yang tidak mencukupi, dan peningkatan tingkat kemiskinan yang mengkhawatirkan," jelas Kepala UNDP, Achim Steiner, seperti dikutip Reuters.

Menurut laporan tersebut, biaya tahunan untuk mengangkat 165 juta orang miskin baru keluar dari kemiskinan akan mencapai lebih dari 14 miliar dolar AS, atau 0,009 persen dari output global.

Jika kerugian pendapatan di antara orang yang sudah miskin sebelum guncangan juga dimasukkan, biaya mitigasi akan mencapai sekitar 107 miliar dolar AS, atau 0,065 persen dari PDB dunia.

Menurut laporan PBB lainnya yang diterbitkan pada Rabu (12/7), sekitar 3,3 miliar orang, hampir setengah dari umat manusia, tinggal di negara-negara yang membelanjakan lebih banyak untuk membayar bunga utang daripada pendidikan dan kesehatan.

Dan negara-negara berkembang, meskipun memiliki tingkat utang yang lebih rendah, membayar lebih banyak bunga, sebagian karena tingkat utang yang lebih tinggi.

Untuk itu, Steiner menekankan perlunya restrukturisasi utang bagi negara-negara berkembang.

Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

UPDATE

Korupsi Menggila, Bangsa Ini Dibawa ke Mana?

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:31

Resesi AS Cuma Omon-Omon, Dolar Tembus Rp16.400

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:29

Legislator PAN Ungkap Ada Perang Mafia di Tubuh Pertamina

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:16

DPR: Kehadiran Pak Simon di Pertamina Getarkan Indonesia

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:07

BI dan State Bank of Vietnam Sepakat Perkuat Kerja Sama Bilateral

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:56

Masa Jabatan Ketum Partai Digugat di MK, Waketum PAN: Itu Masalah Internal

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:54

Anggaran FOLU Net Sink 2030 Non APBN Bisa Masuk Kategori Suap

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:54

Pandawara Group Sampaikan Kendala ke Presiden, Siap Berkolaborasi Atasi Sampah

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:39

DPR Pertanyakan Pertamina soal ‘Grup Orang-orang Senang’

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:37

Menhan: 3 Pasal UU TNI Bakal Direvisi

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:24

Selengkapnya