Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

UNDP: 165 Juta Orang Baru Masuk ke Jurang Kemiskinan Akibat Pandemi dan Perang

JUMAT, 14 JULI 2023 | 12:01 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pandemi Covid-19, krisis biaya hidup, dan perang di Ukraina telah mendorong 165 juta orang ke dalam kemiskinan sejak tahun 2020.

Data dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dirilis pada Kamis (13/7) ini menunjukkan 75 juta orang akan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem, yang didefinisikan sebagai hidup dengan kurang dari 2,15 dolar AS per hari, antara tahun 2020 hingga akhir tahun 2023.

Sementara 90 juta orang lainnya akan jatuh di bawah garis kemiskinan 3,65 dolar AS per hari.

“Yang paling miskin paling menderita dan pendapatan mereka pada 2023 diproyeksikan tetap di bawah tingkat pra-pandemi,” kata laporan Program Pembangunan PBB, UNDP.

UNDP mencatat, buruknya situasi ini bukan hanya pada level mikro, namun juga makro. Lantaran banyak negara akhirnya berutang untuk membiayai pengeluaran sosial dan berdampak lebih besar.

“Di negara-negara dengan utang tinggi, ada korelasi antara tingkat utang yang tinggi, belanja sosial yang tidak mencukupi, dan peningkatan tingkat kemiskinan yang mengkhawatirkan," jelas Kepala UNDP, Achim Steiner, seperti dikutip Reuters.

Menurut laporan tersebut, biaya tahunan untuk mengangkat 165 juta orang miskin baru keluar dari kemiskinan akan mencapai lebih dari 14 miliar dolar AS, atau 0,009 persen dari output global.

Jika kerugian pendapatan di antara orang yang sudah miskin sebelum guncangan juga dimasukkan, biaya mitigasi akan mencapai sekitar 107 miliar dolar AS, atau 0,065 persen dari PDB dunia.

Menurut laporan PBB lainnya yang diterbitkan pada Rabu (12/7), sekitar 3,3 miliar orang, hampir setengah dari umat manusia, tinggal di negara-negara yang membelanjakan lebih banyak untuk membayar bunga utang daripada pendidikan dan kesehatan.

Dan negara-negara berkembang, meskipun memiliki tingkat utang yang lebih rendah, membayar lebih banyak bunga, sebagian karena tingkat utang yang lebih tinggi.

Untuk itu, Steiner menekankan perlunya restrukturisasi utang bagi negara-negara berkembang.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya