Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

UNDP: 165 Juta Orang Baru Masuk ke Jurang Kemiskinan Akibat Pandemi dan Perang

JUMAT, 14 JULI 2023 | 12:01 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pandemi Covid-19, krisis biaya hidup, dan perang di Ukraina telah mendorong 165 juta orang ke dalam kemiskinan sejak tahun 2020.

Data dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dirilis pada Kamis (13/7) ini menunjukkan 75 juta orang akan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem, yang didefinisikan sebagai hidup dengan kurang dari 2,15 dolar AS per hari, antara tahun 2020 hingga akhir tahun 2023.

Sementara 90 juta orang lainnya akan jatuh di bawah garis kemiskinan 3,65 dolar AS per hari.


“Yang paling miskin paling menderita dan pendapatan mereka pada 2023 diproyeksikan tetap di bawah tingkat pra-pandemi,” kata laporan Program Pembangunan PBB, UNDP.

UNDP mencatat, buruknya situasi ini bukan hanya pada level mikro, namun juga makro. Lantaran banyak negara akhirnya berutang untuk membiayai pengeluaran sosial dan berdampak lebih besar.

“Di negara-negara dengan utang tinggi, ada korelasi antara tingkat utang yang tinggi, belanja sosial yang tidak mencukupi, dan peningkatan tingkat kemiskinan yang mengkhawatirkan," jelas Kepala UNDP, Achim Steiner, seperti dikutip Reuters.

Menurut laporan tersebut, biaya tahunan untuk mengangkat 165 juta orang miskin baru keluar dari kemiskinan akan mencapai lebih dari 14 miliar dolar AS, atau 0,009 persen dari output global.

Jika kerugian pendapatan di antara orang yang sudah miskin sebelum guncangan juga dimasukkan, biaya mitigasi akan mencapai sekitar 107 miliar dolar AS, atau 0,065 persen dari PDB dunia.

Menurut laporan PBB lainnya yang diterbitkan pada Rabu (12/7), sekitar 3,3 miliar orang, hampir setengah dari umat manusia, tinggal di negara-negara yang membelanjakan lebih banyak untuk membayar bunga utang daripada pendidikan dan kesehatan.

Dan negara-negara berkembang, meskipun memiliki tingkat utang yang lebih rendah, membayar lebih banyak bunga, sebagian karena tingkat utang yang lebih tinggi.

Untuk itu, Steiner menekankan perlunya restrukturisasi utang bagi negara-negara berkembang.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya