Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Hong Kong Siap Larang Impor jika Jepang Buang Air Limbah Nuklir ke Laut

KAMIS, 13 JULI 2023 | 17:58 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ancaman untuk rencana pembuangan limbah nuklir Jepang, datang dari Hong Kong. Otoritas Hong Kong tidak ragu menetapkan larangan impor jika Jepang benar-benar membuang air limbah nuklir ke laut.

Sekretaris Lingkungan dan Ekologi Tse Chin-wan mengatakan, meskipun air limbah dari pembangkit nuklir Fukushima telah diolah, tetapi risiko kesalahan dalam proses tersebut akan berdampak pada ekologi dan keamanan pangan.

"Penilaian kami menunjukkan prefektur di dekat Fukushima memiliki risiko lebih tinggi, jadi kami sekarang mengambil cara yang bertanggung jawab untuk penduduk kami,” tegasnya, seperti dimuat Arab News pada Kamis (13/7).


Menurut Tse, impor produk tertentu dari Fukushima seperti buah dan Sayuran oleh Hongkong sudah dilarang. Sementara produk lain seperti daging dan unggas dari sana masih diperbolehkan masuk jika dilengkapi dengan sertifikat radiasi.

"Pemerintah akan mengkaji data secara ilmiah. Jika situasinya aman, pemerintah akan mempertimbangkan melonggarkan pembatasannya," ujarnya.

Dikatakan Tse, Impor banyak produk makanan dari empat prefektur Jepang  yang dekat dengan Fukushima seperti Gunma, Ibaraki, Tochigi, dan Chiba juga harus disertai dengan sertifikat radiasi.

Meskipun Hong Kong tidak terlalu bergantung pada produk makanan Jepang dari segi kuantitas, banyak penduduk yang menyukai makanan Jepang dan terdapat banyak restoran Jepang di provinsi China tersebut.

Tahun lalu, impor makanan utama dari Jepang berjumlah sekitar 2 persen dari total pasokan makanan di Hong Kong.

Pekan lalu, badan nuklir Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), IAEA, mendukung rencana pelepasan limbah nuklir Fukushima dengan alasan telah memenuhi standar internasional.

Namun rencana tersebut mendapat protes keras dari komunitas nelayan lokal yang khawatir dengan keamanan dan rusaknya reputasi.

Negara-negara tetangga, termasuk Korea Selatan, China, dan negara-negara Kepulauan Pasifik, juga telah menyampaikan masalah keamanan yang sama.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya