Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Hong Kong Siap Larang Impor jika Jepang Buang Air Limbah Nuklir ke Laut

KAMIS, 13 JULI 2023 | 17:58 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ancaman untuk rencana pembuangan limbah nuklir Jepang, datang dari Hong Kong. Otoritas Hong Kong tidak ragu menetapkan larangan impor jika Jepang benar-benar membuang air limbah nuklir ke laut.

Sekretaris Lingkungan dan Ekologi Tse Chin-wan mengatakan, meskipun air limbah dari pembangkit nuklir Fukushima telah diolah, tetapi risiko kesalahan dalam proses tersebut akan berdampak pada ekologi dan keamanan pangan.

"Penilaian kami menunjukkan prefektur di dekat Fukushima memiliki risiko lebih tinggi, jadi kami sekarang mengambil cara yang bertanggung jawab untuk penduduk kami,” tegasnya, seperti dimuat Arab News pada Kamis (13/7).


Menurut Tse, impor produk tertentu dari Fukushima seperti buah dan Sayuran oleh Hongkong sudah dilarang. Sementara produk lain seperti daging dan unggas dari sana masih diperbolehkan masuk jika dilengkapi dengan sertifikat radiasi.

"Pemerintah akan mengkaji data secara ilmiah. Jika situasinya aman, pemerintah akan mempertimbangkan melonggarkan pembatasannya," ujarnya.

Dikatakan Tse, Impor banyak produk makanan dari empat prefektur Jepang  yang dekat dengan Fukushima seperti Gunma, Ibaraki, Tochigi, dan Chiba juga harus disertai dengan sertifikat radiasi.

Meskipun Hong Kong tidak terlalu bergantung pada produk makanan Jepang dari segi kuantitas, banyak penduduk yang menyukai makanan Jepang dan terdapat banyak restoran Jepang di provinsi China tersebut.

Tahun lalu, impor makanan utama dari Jepang berjumlah sekitar 2 persen dari total pasokan makanan di Hong Kong.

Pekan lalu, badan nuklir Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), IAEA, mendukung rencana pelepasan limbah nuklir Fukushima dengan alasan telah memenuhi standar internasional.

Namun rencana tersebut mendapat protes keras dari komunitas nelayan lokal yang khawatir dengan keamanan dan rusaknya reputasi.

Negara-negara tetangga, termasuk Korea Selatan, China, dan negara-negara Kepulauan Pasifik, juga telah menyampaikan masalah keamanan yang sama.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Muhammadiyah Himpun Rp6 Miliar untuk Korban Gempa NTT, Rp3,4 Miliar Telah Disalurkan

Sabtu, 05 September 2026 | 10:18

Emas Antam Ambruk Rp30.000, Termurah Dibanderol Rp1,3 Juta

Sabtu, 05 September 2026 | 09:19

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Hukuman Dua Pelaku Diringankan

Sabtu, 05 September 2026 | 08:50

Hari Pelanggan Nasional 2026, Pertagas Perkuat Layanan dan Keandalan Energi

Sabtu, 05 September 2026 | 08:14

112 Tersangka Kasus Karhutla Sudah Ditangkap, 55 Perkaran Dilidik

Sabtu, 05 September 2026 | 07:41

RUU Perampasan Aset Potensial Menjarah Aset Seluruh Rakyat

Sabtu, 05 September 2026 | 06:46

112 Tersangka Kasus Karhutla Ditangkap, Terbanyak di Riau

Sabtu, 05 September 2026 | 06:34

Muhammadiyah Layani Penyintas Gempa NTT

Sabtu, 05 September 2026 | 06:17

JHL Foundation Beri Beasiswa Kelapa untuk 100 Mahasiswa UBB

Sabtu, 05 September 2026 | 06:02

Operasi Modifikasi Cuaca Dioptimalkan di Kalbar dan Kalteng

Sabtu, 05 September 2026 | 05:52

Selengkapnya