Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Hong Kong Siap Larang Impor jika Jepang Buang Air Limbah Nuklir ke Laut

KAMIS, 13 JULI 2023 | 17:58 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ancaman untuk rencana pembuangan limbah nuklir Jepang, datang dari Hong Kong. Otoritas Hong Kong tidak ragu menetapkan larangan impor jika Jepang benar-benar membuang air limbah nuklir ke laut.

Sekretaris Lingkungan dan Ekologi Tse Chin-wan mengatakan, meskipun air limbah dari pembangkit nuklir Fukushima telah diolah, tetapi risiko kesalahan dalam proses tersebut akan berdampak pada ekologi dan keamanan pangan.

"Penilaian kami menunjukkan prefektur di dekat Fukushima memiliki risiko lebih tinggi, jadi kami sekarang mengambil cara yang bertanggung jawab untuk penduduk kami,” tegasnya, seperti dimuat Arab News pada Kamis (13/7).


Menurut Tse, impor produk tertentu dari Fukushima seperti buah dan Sayuran oleh Hongkong sudah dilarang. Sementara produk lain seperti daging dan unggas dari sana masih diperbolehkan masuk jika dilengkapi dengan sertifikat radiasi.

"Pemerintah akan mengkaji data secara ilmiah. Jika situasinya aman, pemerintah akan mempertimbangkan melonggarkan pembatasannya," ujarnya.

Dikatakan Tse, Impor banyak produk makanan dari empat prefektur Jepang  yang dekat dengan Fukushima seperti Gunma, Ibaraki, Tochigi, dan Chiba juga harus disertai dengan sertifikat radiasi.

Meskipun Hong Kong tidak terlalu bergantung pada produk makanan Jepang dari segi kuantitas, banyak penduduk yang menyukai makanan Jepang dan terdapat banyak restoran Jepang di provinsi China tersebut.

Tahun lalu, impor makanan utama dari Jepang berjumlah sekitar 2 persen dari total pasokan makanan di Hong Kong.

Pekan lalu, badan nuklir Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), IAEA, mendukung rencana pelepasan limbah nuklir Fukushima dengan alasan telah memenuhi standar internasional.

Namun rencana tersebut mendapat protes keras dari komunitas nelayan lokal yang khawatir dengan keamanan dan rusaknya reputasi.

Negara-negara tetangga, termasuk Korea Selatan, China, dan negara-negara Kepulauan Pasifik, juga telah menyampaikan masalah keamanan yang sama.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Sinergi Polri-TNI-BIN Pilar Utama Jaga HUT RI Tetap Kondusif

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:04

Prabowo Diminta Alihkan Belanja Kurang Produktif ke Program Padat Karya

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:00

Puncak El Nino dan Ancaman Kekeringan di Indonesia

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:42

UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp8,57 Miliar di Semester I-2026

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:30

Mengenal Sejarah Dan Makna Hari Pramuka Nasional 14 Agustus

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:21

Menimbang Pilkada Asimetris

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:03

Prabowo Targetkan Mobil Listrik Nasional Produksi Massal 2028

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:45

Mendes Yandri Tagih Tindak Lanjut Bareskrim soal Isu Hoaks Warung Tutup

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:40

Motor Listrik Pangkas Biaya Operasional Kurir Pos Indonesia hingga 67 Persen

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Janji Siapkan Motor Listrik dengan DP Nol dan Bunga Cicilan Rendah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:21

Selengkapnya