Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Hong Kong Siap Larang Impor jika Jepang Buang Air Limbah Nuklir ke Laut

KAMIS, 13 JULI 2023 | 17:58 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ancaman untuk rencana pembuangan limbah nuklir Jepang, datang dari Hong Kong. Otoritas Hong Kong tidak ragu menetapkan larangan impor jika Jepang benar-benar membuang air limbah nuklir ke laut.

Sekretaris Lingkungan dan Ekologi Tse Chin-wan mengatakan, meskipun air limbah dari pembangkit nuklir Fukushima telah diolah, tetapi risiko kesalahan dalam proses tersebut akan berdampak pada ekologi dan keamanan pangan.

"Penilaian kami menunjukkan prefektur di dekat Fukushima memiliki risiko lebih tinggi, jadi kami sekarang mengambil cara yang bertanggung jawab untuk penduduk kami,” tegasnya, seperti dimuat Arab News pada Kamis (13/7).


Menurut Tse, impor produk tertentu dari Fukushima seperti buah dan Sayuran oleh Hongkong sudah dilarang. Sementara produk lain seperti daging dan unggas dari sana masih diperbolehkan masuk jika dilengkapi dengan sertifikat radiasi.

"Pemerintah akan mengkaji data secara ilmiah. Jika situasinya aman, pemerintah akan mempertimbangkan melonggarkan pembatasannya," ujarnya.

Dikatakan Tse, Impor banyak produk makanan dari empat prefektur Jepang  yang dekat dengan Fukushima seperti Gunma, Ibaraki, Tochigi, dan Chiba juga harus disertai dengan sertifikat radiasi.

Meskipun Hong Kong tidak terlalu bergantung pada produk makanan Jepang dari segi kuantitas, banyak penduduk yang menyukai makanan Jepang dan terdapat banyak restoran Jepang di provinsi China tersebut.

Tahun lalu, impor makanan utama dari Jepang berjumlah sekitar 2 persen dari total pasokan makanan di Hong Kong.

Pekan lalu, badan nuklir Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), IAEA, mendukung rencana pelepasan limbah nuklir Fukushima dengan alasan telah memenuhi standar internasional.

Namun rencana tersebut mendapat protes keras dari komunitas nelayan lokal yang khawatir dengan keamanan dan rusaknya reputasi.

Negara-negara tetangga, termasuk Korea Selatan, China, dan negara-negara Kepulauan Pasifik, juga telah menyampaikan masalah keamanan yang sama.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya