Taliban Belum Dapat Pengakuan Internasional karena Enggan Ikuti Perintah Asing

Pembatasan hak asasi manusia dan hak perempuan membuat pemerintahan Taliban di Afghanistan sulit mendapat pengakuan internasional. Namun bagi Taliban, tidak adanya pengakuan internasional karena mereka enggan mengikuti perintah asing.

Hal itu disampaikan oleh penjabat Menteri Dalam Negeri, Sirajuddin Haqqani dalam pernyataan yang ia keluarkan saat melakukan kunjungan ke Provinsi Paktia untuk bertemu dengan ulama serta tetua suku, seperti dimuat The Print, Kamis (13/7).

"Kemerdekaan kita berada di tangan orang lain. Pengakuan yang belum kami terima saat ini disebabkan oleh penolakan kami terhadap perintah mereka. Kami tidak akan menerima tuntutan atau apa pun dari mereka sampai akhir hayat kami," ujarnya.

Menurut Haqqani, Taliban telah menghadapi serangan, tidak hanya dari sisi militer, tetapi juga dari invasi ideologi, ekonomi, dan budaya, sehingga upaya tersebut telah menciptakan kekacauan di setiap suku dan bangsa.

Untuk itu, mereka menolak mematuhi segala perintah tersebut. Di sisi lain, dalam menanggapi pernyataan itu, ulama dan tetua suku menyampaikan dukungan mereka terhadap pemerintahan Taliban.

"Ini adalah rumah bersama bagi warga Afghanistan, dan warga Afghanistan akan melindunginya," ujar seorang tetua suku, bernama Ibrahim.

Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan sejak 2021 lalu, berbagai kebijakan mereka yang sebagian besar menyingkirkan perempuan dari beberapa kegiatan seperti aktivitas sekolah dan bekerja telah memicu kecaman dan kemarahan dari internasional.

Menyoroti masalah tersebut, seorang analis politik, Wahid Faqiri, menyatakan bahwa Taliban perlu memenuhi tuntutan sah dari masyarakat internasional untuk mendapatkan pengakuan.

"Taliban belum melakukan tindakan apa pun dalam hal ini. Mereka belum mengambil langkah-langkah positif, sehingga pengakuan terus dihindari," kata Faqiri, seperti yang dilaporkan oleh TOLO News.

Komunitas internasional juga telah berkali-kali menyerukan dimulainya dialog intra-Afghanistan, pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan, penggunaan tanah Afghanistan yang tidak melibatkan pihak asing. Namun sejauh ini langkah itu masih ditolak oleh Taliban.