Berita

Pembangkit nuklir Fukushima Daiichi/Net

Dunia

Terdampak Rencana Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima, Omzet Restoran Jepang di Hong Kong Menurun

SELASA, 11 JULI 2023 | 22:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana pembuangan air limbah yang terkontaminasi nuklir dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi ke laut pada pertengahan Agustus mendatang, telah memengaruhi bisnis kuliner di Daerah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR).

Laporan menyebutkan bahwa penurunan omset yang terjadi pada restoran Jepang cukup signifikan, mencapai 10 hingga 20 persen.

Seorang pemilik restoran Jepang di HKSAR bermarga Lam mengatakan kepada media lokal pada Senin (10/7) bahwa berita tentang rencana dumping Jepang telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan penduduk, menyebabkan hingga 20 persen pelanggan yang biasa memesan sashimi tidak lagi melakukan pemesanan.


Kenneth Leung (Leung Mei-yee), ketua Dewan Penasihat Makanan dan Higiene Lingkungan di HKSAR, juga menyuarakan keprihatinan atas rencana pembuangan tersebut.

Leung mengatakan bahwa laporan Jepang terkait pembuangan limbah hanya mempelajari empat jenis organisme dan juga tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkan lumpur laut untuk mencapai tingkat kontaminasi tertinggi setelah menyerap kontaminasi nuklir, dengan demikian keamanan rencana tersebut tidak pasti.

"Pihak berwenang di HKSAR diharapkan untuk segera mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang skema untuk memantau makanan laut Jepang melalui cara-cara seperti pemeriksaan pengambilan sampel yang ditingkatkan," kata Leung, seperti dikutip dari Global Times, Selasa (11/7).

Sejak Jumat (7/7), Bea Cukai di daratan China telah mengumumkan larangan impor makanan dari Fukushima Jepang dan sembilan daerah lainnya dan mengatakan akan memeriksa secara ketat sertifikat impor makanan, terutama produk akuatik dari daerah lain yang tidak dilarang.

Menanggapi apakah HKSAR akan mengikuti larangan makanan daratan, Leung mengatakan HKSAR memiliki pendekatan berbasis risiko untuk pemantauan dan bahwa kelompok penelitian lintas departemen telah diluncurkan untuk mempelajari berbagai rencana guna memastikan keamanan pangan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada Senin sekali lagi mendesak Jepang untuk membatalkan rencana pembuangannya dan menangani air limbah yang terkontaminasi nuklir dengan cara yang bertanggung jawab dan aman.

Anggota parlemen HKSAR Steven Ho dan Elizabeth Quat mengutuk apa yang mereka sebut perilaku tidak bertanggung jawab Jepang dalam membuang air limbah yang terkontaminasi nuklir, mengatakan bahwa HKSAR harus mengikuti langkah Bea Cukai daratan untuk melarang impor makanan dari daerah terkait di Jepang.

"Otoritas HKSAR harus mengambil tindakan yang diperlukan terlebih dahulu untuk mengamankan keamanan pangan," kata Chu Kar-kin, seorang komentator urusan terkini yang berbasis di HKSAR dan anggota Asosiasi Cina untuk Studi Hong Kong dan Makau.

"Mayoritas responden survei menyetujui larangan impor atau ekspor ulang pasokan makanan atau produk makanan yang diproduksi, diproses ulang, atau dikemas ulang di Jepang," katanya.

Berdasarkan survei yang baru-baru ini dilakukan oleh Takungpao, hingga Sabtu, lebih dari 97 persen dari lebih dari 14.000 responden, yang sebagian besar adalah penduduk HKSAR, menentang rencana Jepang, sementara lebih dari 96 persen tidak mempercayai pernyataan Jepang terkait rencana tersebut.

Sekelompok warga negara Jepang dan anggota parlemen Korea Selatan telah mengajukan permohonan kepada Komite Regulasi Energi Atom Jepang untuk menangguhkan pembuangan air limbah yang terkontaminasi nuklir ke laut, dengan tegas menentang rencana pembuangan pemerintah Jepang dan Tokyo Electric Power Company Jepang.

Sebuah LSM lingkungan Jepang dan majelis kota juga dilaporkan akan mengadakan protes besar-besaran bertema "Jangan membuang air yang terkontaminasi ke laut" di Iwaki, Prefektur Fukushima pada 17 Juli mendatang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya