Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati/Net
Komisi IX DPR RI memberikan perhatian tersendiri pada merebaknya kasus antraks di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sudah menjangkiti pasien manusia dan menyebabkan kematian.
Sejauh ini, Kementerian Kesehatan telah mencatatkan 93 kasus positif antraks dan tiga kasus meninggal di Gunung Kidul. Sementara Pemda Gunung Kidul mengklaim hanya ada satu kasus kematian karena antraks.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, perlu dilakukan upaya menyeluruh untuk memeriksa hewan ternak di wilayah di Gunung Kidul DIY dan memastikan kesehatannya. Sebab antraks adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia, bukan dari manusia ke manusia.
"Perlu dilakukan tes di kecamatan yang paling terdampak lalu bisa menyisir ke wilayah-wilayah sekitarnya untuk memastikan hewan ternak di Gunung Kidul benar-benar sehat," ujar Kurniasih dalam keterangannya, Jumat (7/7).
Pemeriksaan hewan ternak, kata Kurniasih, juga penting dilakukan karena di wilayah Gunung Kidul, hewan ternak sudah menjadi harta kekayaan masyarakat. Sehingga, diharapkan pemerintah dapat memberikan insentif pada masyarakat yang ternaknya mati karena paparan antraks.
"Maka disini peran pemerintah bisa masuk, bisa tidak membuat regulasi untuk ganti rugi hewan ternak yang mati karena antraks. Apalagi jika sudah menyebabkan kematian manusia yang bisa masuk kategori KLB," katanya.
Komitmen pemerintah untuk masuk dan melakukan ganti rugi ini, lanjut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) penting sebagai bagian dari pencegahan penularan antraks dari hewan ke manusia.
"Apalagi infonya tindakan konsumsi hewan yang terkena penyakit itu juga terkait adat karena budaya saling menanggung antarwarga agar yang memiliki hewan ternak tidak merugi. Di sini pemerintah perlu masuk, memberikan jaminan untuk mengatasi wabah dengan komitmen asuransi hewan ternak," pungkasnya.
