Berita

Presiden Belarusia, Aleksander Lukashenko/Net

Dunia

Presiden Belarusia Klaim Punya Hak Veto Atas Penggunaan Senjata Nuklir Rusia

JUMAT, 07 JULI 2023 | 11:31 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Walaupun senjata nuklir yang ditempatkan di wilayah Belarusia merupakan milik Rusia, tetapi kewenangan untuk menggunakannya tetap atas izin Presiden Aleksander Lukashenko.

Menurut Lukashenko, dirinya memiliki hak veto atas setiap penggunaan senjata nuklir taktis yang ditempatkan Rusia di wilayahnya.

Sehingga, ketika Presiden Vladimir Putin ingin menggunakan senjata tersebut, maka harus melalui persetujuan Belarusia terlebih dahulu.


"Jika Rusia memutuskan untuk menggunakan senjata nuklir, maka saya yakin Rusia akan berkonsultasi dengan kami," tegasnya, seperti dimuat The Jerusalem Post.

Terkait konflik nuklir, Lukashenko menyatakan kedua negara telah melakukan kontrol bersama dengan sempurna. Oleh sebab itu, tidak akan ada peluncuran senjata nuklir jika salah satu pihak menolak.

"Jika saya atau rakyat kita atau negara kita tidak menginginkan sesuatu, maka itu (konflik nuklir) tidak akan terjadi," ungkapnya.

Putin yang menguasai kekuatan nuklir terbesar di dunia, Maret lalu mengumumkan rencananya untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarus.

Dia mengatakan pengerahan senjata tidak bertentangan dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir tahun 1968 karena senjata akan dikendalikan oleh Rusia seperti halnya senjata nuklir AS di Eropa secara resmi dikendalikan oleh Amerika Serikat.

Presiden Belarusia bulan lalu mengklaim senjata yang dijanjikan Putin telah sampai di wilayahnya.

Amerika Serikat mengkritik penyebaran nuklir Putin tetapi tidak berniat mengubah kebijakan karena belum melihat tanda-tanda Rusia berani menggunakan senjata tersebut.

Hingga kini Putin belum mengatakan senjata nuklir taktis mana yang telah dikerahkan ke Belarus.

Tetapi Lukashenko menyebut senjata itu tiga kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki Jepang pada Agustus 1945.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya