Berita

Presiden Belarusia, Aleksander Lukashenko/Net

Dunia

Presiden Belarusia Klaim Punya Hak Veto Atas Penggunaan Senjata Nuklir Rusia

JUMAT, 07 JULI 2023 | 11:31 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Walaupun senjata nuklir yang ditempatkan di wilayah Belarusia merupakan milik Rusia, tetapi kewenangan untuk menggunakannya tetap atas izin Presiden Aleksander Lukashenko.

Menurut Lukashenko, dirinya memiliki hak veto atas setiap penggunaan senjata nuklir taktis yang ditempatkan Rusia di wilayahnya.

Sehingga, ketika Presiden Vladimir Putin ingin menggunakan senjata tersebut, maka harus melalui persetujuan Belarusia terlebih dahulu.


"Jika Rusia memutuskan untuk menggunakan senjata nuklir, maka saya yakin Rusia akan berkonsultasi dengan kami," tegasnya, seperti dimuat The Jerusalem Post.

Terkait konflik nuklir, Lukashenko menyatakan kedua negara telah melakukan kontrol bersama dengan sempurna. Oleh sebab itu, tidak akan ada peluncuran senjata nuklir jika salah satu pihak menolak.

"Jika saya atau rakyat kita atau negara kita tidak menginginkan sesuatu, maka itu (konflik nuklir) tidak akan terjadi," ungkapnya.

Putin yang menguasai kekuatan nuklir terbesar di dunia, Maret lalu mengumumkan rencananya untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarus.

Dia mengatakan pengerahan senjata tidak bertentangan dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir tahun 1968 karena senjata akan dikendalikan oleh Rusia seperti halnya senjata nuklir AS di Eropa secara resmi dikendalikan oleh Amerika Serikat.

Presiden Belarusia bulan lalu mengklaim senjata yang dijanjikan Putin telah sampai di wilayahnya.

Amerika Serikat mengkritik penyebaran nuklir Putin tetapi tidak berniat mengubah kebijakan karena belum melihat tanda-tanda Rusia berani menggunakan senjata tersebut.

Hingga kini Putin belum mengatakan senjata nuklir taktis mana yang telah dikerahkan ke Belarus.

Tetapi Lukashenko menyebut senjata itu tiga kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki Jepang pada Agustus 1945.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya