Berita

Direktur Pusat Studi Uighur di Amerika Serikat, Abdulhakim Idris dalam webinar internasional bertajuk "Commemorating 2009 Urumqi killings: What happened on July 5, 2009?" yang digelar oleh Center for Southeast Asian Studies(CSEAS) pada Selasa, 5 Juli 2023/Repro

Dunia

Pengamat: Tanggapan Negara Muslim terhadap Pembantaian Urumqi 5 Juli Masih Sangat Minim

KAMIS, 06 JULI 2023 | 16:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sikap negara-negara Muslim dalam menanggapi peristiwa pembantaian etnis Uighur di Urumqi pada 5 Juli 2009 dinilai masih sangat minim.

Pasalnya, hingga kini, hanya pemerintah Turki dan Mesir saja yang mengakui peristiwa mengerikan itu sebagai kejahatan genosida yang dilakukan oleh otoritas China.

Begitu yang disampaikan oleh Direktur Pusat Studi Uighur di Amerika Serikat, Abdulhakim Idris dalam webinar internasional bertajuk "Commemorating 2009 Urumqi killings: What happened on July 5, 2009?", yang digelar oleh Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) pada Selasa (5/6).


Menurut Idris, masih sangat sedikit pemerintah Muslim yang memberikan dukungan terhadap kelompok Muslim yang jelas-jelas menjadi korban genosida.

"Dengan sangat menyesal saya mengatakan bahwa dunia Islam dan kelompok global telah gagal memberikan tanggapan yang kuat, baik setelah pembantaian 5 Juli maupun tindakan kejahatan setelahnya," jelasnya.

Idris mengatakan, sejak Turki dan Mesir menyatakan sikap tentang peristiwa 5 Juli, sampai saat ini belum ada tanggapan apa pun dari Organisasi Kerja sama Islam (OKI)atau negara-negara anggotanya.

Bahkan, kata Idris, saat delegasi OKI berkunjung ke China, mereka lebih suka berhubungan dengan perwakilan pemerintah Beijing terlebih dahulu, sebelum dengan komunitas Muslim Uighur.

"OKI banyak menunjukkan minatnya bertemu dengan pemerintah China dibandingkan dengan perwakilan Muslim. Mereka juga nampak tidak ingin mencari tahu tentang kasus genosida di wilayah Turkistan Timur," jelasnya.

Empat belas tahun yang lalu, tepatnya pada 5 Juli 2009, terjadi peristiwa mengerikan yang menimpa Muslim Uighur di ibu kota Urumqi, Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR), sebuah wilayah yang diduduki secara ilegal oleh Komunis China sejak 1949.

Peristiwa itu dimulai ketika warga Uighur di Urumqi melakukan aksi protes untuk menuntut kelambanan pemerintah dalam menangani kasus tewasnya 30 pekerja Uighur di sebuah pabrik mainan Guangdong pada 25 Juni 2009.

Namun demonstrasi damai itu berakhir dengan kerusuhan hingga bentrokan bersenjata dengan etnis Han dan pasukan keamanan China.

Lebih dari 1.000 etnis Muslim Uighur tewas, 1.500 orang terluka dan lebih dari 5.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak, ditangkap oleh polisi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya