Pengamat: RUU Desa Barter Partai Politik Demi Menang Pileg 2024

Kesan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Desa yang dikebut DPR RI tidak lepas dari kepentingan politik 2024.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpendapat, RUU Desa yang akan segera dibawa ke paripurna menunjukkan pragmatisme DPR.

“Sejak awal saya memang melihat RUU Desa ini sangat politis, makanya fraksi-fraksi di DPR pragmatis," ucap Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/7).

Jamiluddin menambahkan, lewat RUU Desa ini, DPR terkesan hanya mementingkan partai demi Pemilu 2024.

Padahal sejatinya, aturan tersebut harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan elite politik.

“Mereka berpikir jangka pendek untuk kepentingan partai atau kepentingan individu. Jelas konteksnya mereka ingin barter politik kepala desa untuk memenangkan partai di Pileg 2024,” tutupnya.