Berita

Inspeksi rumput JIS yang dilakukan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua PSSI Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono/Net

Politik

Jubir Anies: Tiba-tiba Ada Ahli Rumput, Jelas Ini Politisasi

RABU, 05 JULI 2023 | 10:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana Kementerian PUPR merenovasi rumput Jakarta International Stadium (JIS) yang menelan biaya hingga Rp 6 miliar dianggap berlebihan.

Jurubicara Anies Baswedan, Surya Tjandra bahkan menganggap inspeksi yang dilakukan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir, dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono, sebagai bagian dari politisasi.

“Tiba-tiba ada yang jadi ahli rumput, hanya untuk menunjukkan kekurangan JIS. Jelas ini hanya ditujukan untuk politisasi capres Anies Baswedan," ujar Surya lewat keterangan tertulisnya, Rabu (5/7).

Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ini juga menyoroti sikap dua menteri yang langsung mengundang kontraktor rumput untuk memeriksa rumput JIS.

Padahal seharusnya yang bisa menilai tersebut layak atau tidak adalah FIFA. Artinya, tidak etis jika kemudian seseorang yang memiliki kepentingan bisnis justru diminta untuk memberikan evaluasi.

“Yang jelas punya kepentingan bisnis. Jadi apa hasil evaluasinya bisa dipercaya?” tanya dia.

Alumnus Universitas Leiden di Belanda ini juga mendapat kabar kalau PT Jakarta Propertindo (JakPro) sebagai penanggung jawab JIS tidak diajak untuk melakukan inspeksi. Justru kunjungan langsung diambil alih pemerintah pusat dengan menggandeng PT Karya Rama Prima.

Surya menerangkan, JIS dibangun sepenuhnya oleh tenaga kerja anak bangsa dibantu konsultan Buro Happold, yang juga membangun Tottenham Hotspurs Stadium, di Inggris. Sehingga desainnya tentu mengikuti standar dan FIFA Stadium Guideline yang juga digunakan di Tottenham Hotspurs Stadium.

Jika alasan fasilitas parkir JIS kurang, Surya menyebut, FIFA Stadium Guideline tidak menyebut batas minimal parkir yang harus disediakan. Arahan umumnya adalah pada penggunaan transportasi publik dan modal split.

“JIS sendiri saat ini memiliki 1.200 parkir yang diprioritaskan untuk tim, penonton dengan disabilitas, VVIP dan undangan khusus. JIS juga didukung kantong parkir yang berada di area sekitar, seperti RS Sulianti Saroso, Kemayoran dan Ancol,” ujar dia.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah diminta segera berhenti mempolitisasi JIS. Sebab selain bertentangan dengan akal sehat, juga potensi penghamburan keuangan negara.

“Jangan sampai hanya karena syahwat kekuasaan yang berlebihan, demokrasi dirusak dan mendiskreditkan karya anak bangsa sendiri,” tutupnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya