Berita

Para demonstran lari saat petugas polisi Prancis menggunakan gas air mata di Paris pada Minggu, 2 Juli 2023/BBC

Dunia

Erdogan Salahkan Rasisme Institusional dalam Kerusuhan di Prancis

SELASA, 04 JULI 2023 | 14:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan secara tegas menyalahkan kerusuhan nasional di Prancis terjadi karena masalah rasisme institusional dan jejak masa lalu kolonial di negara itu.

Dalam pernyataannya yang dikutip AFP pada Senin (3/7), Erdogan menyalahkan kerusuhan di Prancis dengan Islamofobia yang telah menjamur di negara itu sejak zaman dulu.

"Di negara-negara yang terkenal dengan masa kolonial mereka, rasisme budaya telah berubah menjadi rasisme institusional," ujar Erdogan dalam wawancara dengan stasiun televisi.


Menurutnya, akar dari peristiwa itu dimulai dari struktur sosial yang dibangun atas landasan mentalitas negara tersebut, dengan sebagian besar imigran dikutuk untuk tinggal di ghetto, untuk mereka tindas secara sistematis, yang kebanyakan terjadi kepada masyarakat Muslim.

Hal tersebut dilontarkan Erdogan setelah kerusuhan meletus di Prancis atas kematian seorang remaja berusia 17 tahun bernama Nahel Marzouk, keturunan Aljazair-Maroko, yang ditembak mati polisi di Nanterre, pinggiran Paris, awal pekan lalu.

Insiden tersebut telah memicu kemarahan yang meluas dari publik, yang menilai bahwa penembakan itu terjadi karena rasisme yang kerap dilakukan kepolisian Prancis kepada penduduk di pinggiran kota berpenghasilan rendah, terutama etnis minoritas, seperti Nahel.

Pengunjuk rasa yang marah telah membakar ratusan mobil, merusak sejumlah bangunan, dan menjarah toko-toko di beberapa kota.

Menanggapi kerusuhan yang meluas itu, Erdogan juga mengutuk aksi penjarahan yang merajalela di Paris.

Ia menyatakan bahwa jalan-jalan tidak boleh digunakan untuk mencari keadilan. Namun, ia kembali menegaskan bahwa pihak berwenang Prancis juga harus belajar dari ledakan ketegangan sosial yang terjadi di negaranya itu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya