Berita

Para demonstran lari saat petugas polisi Prancis menggunakan gas air mata di Paris pada Minggu, 2 Juli 2023/BBC

Dunia

Erdogan Salahkan Rasisme Institusional dalam Kerusuhan di Prancis

SELASA, 04 JULI 2023 | 14:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan secara tegas menyalahkan kerusuhan nasional di Prancis terjadi karena masalah rasisme institusional dan jejak masa lalu kolonial di negara itu.

Dalam pernyataannya yang dikutip AFP pada Senin (3/7), Erdogan menyalahkan kerusuhan di Prancis dengan Islamofobia yang telah menjamur di negara itu sejak zaman dulu.

"Di negara-negara yang terkenal dengan masa kolonial mereka, rasisme budaya telah berubah menjadi rasisme institusional," ujar Erdogan dalam wawancara dengan stasiun televisi.


Menurutnya, akar dari peristiwa itu dimulai dari struktur sosial yang dibangun atas landasan mentalitas negara tersebut, dengan sebagian besar imigran dikutuk untuk tinggal di ghetto, untuk mereka tindas secara sistematis, yang kebanyakan terjadi kepada masyarakat Muslim.

Hal tersebut dilontarkan Erdogan setelah kerusuhan meletus di Prancis atas kematian seorang remaja berusia 17 tahun bernama Nahel Marzouk, keturunan Aljazair-Maroko, yang ditembak mati polisi di Nanterre, pinggiran Paris, awal pekan lalu.

Insiden tersebut telah memicu kemarahan yang meluas dari publik, yang menilai bahwa penembakan itu terjadi karena rasisme yang kerap dilakukan kepolisian Prancis kepada penduduk di pinggiran kota berpenghasilan rendah, terutama etnis minoritas, seperti Nahel.

Pengunjuk rasa yang marah telah membakar ratusan mobil, merusak sejumlah bangunan, dan menjarah toko-toko di beberapa kota.

Menanggapi kerusuhan yang meluas itu, Erdogan juga mengutuk aksi penjarahan yang merajalela di Paris.

Ia menyatakan bahwa jalan-jalan tidak boleh digunakan untuk mencari keadilan. Namun, ia kembali menegaskan bahwa pihak berwenang Prancis juga harus belajar dari ledakan ketegangan sosial yang terjadi di negaranya itu.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya