Berita

Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa/Net

Dunia

Ramaphosa Bebas dari Skandal 'Farmgate', Pencurian Uang di Balik Sofa di Tanah Pertanian Phala Phala

SABTU, 01 JULI 2023 | 14:49 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Tuduhan yang dilayang terhadap Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa atas kasus pencurian uang setengah juta dolar yang disembunyikan di balik sofa di belakang rumah pertaniannya di Phala Phala, ternyata tidak terbukti.

Hal itu diungkap oleh Ombudsman yang bertugas mengawasi perilaku para politikus, Kholeka Gcaleka, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari African News pada Sabtu (1/7).

Gcaleka menyebut Ramaphosa tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan pelanggaran yang membuatnya hampir dicopot dari jabatan.


"Tuduhan bahwa presiden secara tidak wajar dan melanggar ketentuan kode eksekutif yang berisiko menciptakan konflik antara tugas dan kewajiban konstitusionalnya dengan kepentingan pribadinya, terkait pekerjaannya di peternakan Phala Phala, tidak terbukti," tegasnya.

Ramaphosa sebelumnya dituding berada di balik pencurian uang pada 2020. Ia diduga menyembunyikan pencurian uang tunai sebesar 4 juta dolar AS atau sekitar Rp 62 miliar dari pertanian Phala Phala miliknya.

Skandal Farmgate mencuat ketika mantan bos mata-mata Afrika Selatan, Arthur Fraser, mengajukan gugatan ke polisi dengan tuduhan bahwa Ramaphosa mencuri uang tersebut.

Fraser menuduh presiden melakukan pencucian uang, melanggar undang-undang pajak dan pengendalian mata uang asing, serta berusaha menutupi pencurian uang tunai tersebut.

Skandal pencurian uang dalam sofa menyebabkan partai oposisi menuntut pengunduran diri Ramaphosa.

Namun upaya mereka untuk memulai proses pemakzulan terhadapnya gagal karena partainya, ANC, punya mayoritas di Parlemen yang beranggotakan 400 orang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya