Berita

Ganjar Pranowo saat menelepon Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, beberapa waktu lalu/Net

Politik

Blusukan di Jakarta, Bukti Ganjar Bermasalah soal Elektabilitas

JUMAT, 30 JUNI 2023 | 21:11 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gaya berpolitik Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) koalisi PDI Perjuangan dinilai tak berkualitas, karena safari politik di luar wilayahnya sebagai Gubernur Jateng, terlebih di luar masa kampanye.

Pengamat politik Igor Dirgantara mengamati, kunjungan Ganjar ke wilayah DKI Jakarta, beberapa waktu lalu, menunjukkan dia punya masalah dalam hal popularitas dan elektabilitas.

“Itu menunjukkan elektabilitas Ganjar hanya terdongkrak dari pemberitaan media dan aktivitas di Medsos (media sosial), bukan kinerjanya sebagai Gubernur Jateng,” jelas Igor kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/6).


Contoh konkret dari strategi pencitraan Ganjar melalui pemberitaan media dan Medsos, kata dia, dapat dilihat saat dirinya menelpon penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dengan menyampaikan keluh kesah pedagang Pasar Warakas, Jakarta Utara.

“Tapi Ganjar justru dibully, lantaran menelpon Heru Budi dan melaporkan keluhan warga,” tuturnya.

Igor menyimpulkan Ganjar tengah disetting PDIP untuk unggul di wilayah lawan politiknya di Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan, yang menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

“Makanya aktivitas Ganjar banyak diarahkan di Jakarta, blusukan ke beberapa tempat, di wilayah ibu kota, ketimbang di Jateng, yang sebenarnya masih banyak problem untuk dibenahi,” demikian Igor menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya