Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo/Net
Pejabat negara yang maju dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres), namun menolak mengundurkan diri dari jabatannya, akan menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan negara.
Demikian disampaikan analis politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/6).
“Menjadi bias, apakah Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan atau sebagai bakal Capres? Apakah Ganjar Pranowo sebagai gubernur atau sebagai bakal Capres? Jika sebagai gubernur Jawa Tengah, mengapa banyak beraktivitas di Jakarta? Ini yang saya sebut sebagai konflik kepentingan,” katanya.
Selamat Ginting memberi contoh, jelang Pilpres 2014, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, yang maju sebagai bakal Cawapres, mengundurkan diri sebagai menteri kabinet.
Saat itu Hatta Rajasa mendampingi bakal Capres, Prabowo Subianto, menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyerahkan surat pengunduran diri sebagai menteri.
“Apa yang dilakukan Hatta Rajasa pada 2014 lalu, mestinya sekarang diikuti Prabowo, Ganjar maupun para menteri yang akan mengikuti kontestasi Pilpres. Apa yang dilakukan Presiden SBY mestinya juga ditiru Pesiden Jokowi. Tirulah yang bagus, bukan berkelit mencari celah,” kata Ginting.
Contoh baik lainnya, kata Ginting, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Laiskodat, baru saja mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala daerah. Alasannya, maju sebagai anggota DPR periode 2024-2029 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
“Pengunduran diri Viktor Laiskodat sebagai Gubernur NTT, untuk memenuhi persyaratan maju sebagai Caleg. Itu kan bagus dan bisa menjadi contoh baik. Mengapa tidak diikuti Ganjar?” ujar Ginting.
