Berita

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata/Repro

Hukum

Selain Uang Tunai Rp 81,9 M, KPK Sita Aset Lukas Enembe Senilai Rp 62,7 M

SENIN, 26 JUNI 2023 | 22:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Selain uang tunai senilai Rp 81,9 miliar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menyita aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE) berupa tanah dan bangunan, emas, dan kendaraan senilai Rp 62,7 miliar.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, berawal dari kasus suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, KPK kembali mengembangkan dan menetapkan Lukas sebagai tersangka TPPU.

"Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengembalian dan pemulihan keuangan negara melalui asset recovery dalam TPPU, KPK melakukan penyitaan terhadap aset-aset," ujar Alex kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (26/6).


Selain uang tunai senilai Rp 81.998.182.074 (Rp 81,9 miliar) dalam bentuk mata uang rupiah, dolar AS dan dolar Singapura, KPK juga menyita aset dalam bentuk tanah dan bangunan senilai Rp 58.661.100.000 (Rp 58,6 miliar).

Tanah dan bangunan yang disita, yaitu berupa satu unit apartemen di Jakarta senilai Rp 2 miliar, sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi beserta bangunan di atasnya terdiri dari Hotel Grand Royal Angkasa dan bangunan lainnya di Jayapura senilai Rp 40 miliar.

Selanjutnya, satu bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di Jakarta senilai Rp5.380.000.000 (Rp 5,3 miliar), tanah seluas 682 meter persegi beserta bangunan di Jayapura senilai Rp 682 juta, tanah seluas 862 meter persegi beserta bangunan di Kota Bogor senilai Rp 4,31 miliar.

Kemudian, tanah seluas 2.199 meter persegi beserta bangunan di Jayapura senilai Rp 1.099.500.000, tanah seluas 2.000 meter persegi beserta bangunan di Jayapura senilai Rp1 miliar, satu unit apartemen di Jakarta senilai Rp510 juta, satu unit apartemen di Jakarta senilai Rp 700 juta.

Lalu, rumah type 36 di Koya Barat senilai Rp 184 juta, sertifikat hak milik tanah di Koya Koso, Abepura senilai Rp 47,6 juta, sertifikat hak milik tanah beserta bangunan berbentuk sasak NTB yang rencananya mau dibuka rumah makan di Koya Koso, Abepura senilai Rp 2,748 miliar.

Selanjutnya, KPK juga menyita aset berupa emas senilai Rp1.858.210.100 (Rp 1,8 miliar). Akan tetapi, angka tersebut masih lebih besar karena ada beberapa emas yang nilainya masih dilakukan perhitungan.

Aset emas yang disita, yaitu dua buah emas batangan senilai Rp1.782.883.600 (Rp 1,7 miliar), empat keping koin emas bertuliskan "Property of Mr Lukas Enembe" senilai Rp 41.127.000, satu buah liontin emas berbentuk kepala Singa senilai Rp34.199.500.

Selanjutnya, 12 cincin emas bermata batu, satu cincin emas tidak bermata, dua cincin berwarna silver emas putih, dan biji emas dalam satu buah Tumbler. Emas tersebut hingga saat ini nilai barangnya masih proses penaksiran.

Selain itu, KPK juga menyita aset berupa kendaraan senilai Rp 2.195.400.000 (Rp2,1 miliar), yaitu satu unit Honda HR-V senilai Rp385 juta, satu unit Toyota Alphard senilai Rp700 juta, satu unit Toyota Raize senilai Rp230 juta, satu unit Toyota Fortuner senilai Rp 516,4 juta, dan satu unit Honda Civic senilai Rp 364 juta.

Sehingga, total aset berupa tanah dan bangunan, emas, dan kendaraan yang disita KPK dalam TPPU Lukas senilai Rp62.714.710.100 (Rp 62,7 miliar) lebih.

Sedangkan jika ditotal aset keseluruhannya dengan aset berupa uang tunai, maka aset yang sudah disita KPK senilai Rp 144.712.892.174 (Rp 144,7 miliar) lebih.

"Aset-aset tersebut diduga diperoleh tersangka LE dari tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, serta tindak pidana korupsi lainnya," pungkas Alex.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Kapolres Sukoharjo Dicopot Usai Penggerebekan Pesantren

Senin, 02 November 2026 | 18:26

DPR Gandeng Kementerian PPPA Dorong Gerakan Nasional Antibullying

Senin, 02 November 2026 | 18:20

Gibran Ingatkan Ancaman Hoaks terhadap Kerukunan Masyarakat

Senin, 02 November 2026 | 18:06

Antisipasi Gangguan Selat Hormuz, Chandra Asri Bangun Fasilitas Pengganti Nafta

Senin, 02 November 2026 | 18:02

Program Kemenag Harus Sejalan dengan Visi-Misi Prabowo

Senin, 02 November 2026 | 17:41

Kemenhaj Rekrut Tenaga Pendukung untuk Urus Visa Haji 2027

Senin, 02 November 2026 | 17:34

Ahmad Doli Harap Pimpinan Parpol Segera Bertemu Bahas Gibran

Senin, 02 November 2026 | 17:31

Gibran Tetap Blusukan ke Daerah di Tengah Polemik Putusan MA dan MK

Senin, 02 November 2026 | 17:25

Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tambang Nikel Harus jadi Perhatian Pemerintah

Senin, 02 November 2026 | 17:09

Cegah Kekerasan di Pesantren, Kemenag Buka Pelatihan Daring melalui MOOC Pintar

Senin, 02 November 2026 | 17:02

Selengkapnya